Junta militer Myanmar janjikan pemilu pada 2023

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Minggu (1/8) kembali mengulangi janjinya terkait pemilu multipartai baru di dalam negeri.

Dia mengatakan, pemerintahnya siap untuk bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh ASEAN.

Min Aung Hlaing kemudian menyatakan bahwa pemilu baru akan diadakan dan keadaan darurat militer dicabut pada Agustus 2023, batas waktu awal yang diberikan junta ketika menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari.

"Saya berjanji untuk mengadakan pemilu multipartai yang tidak akan gagal," ujarnya dalam pidato yang disiarkan melalui televisi.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada Februari. Junta juga menggunakan tindakan keras terhadap masyarakat antikudeta, menewaskan lebih dari 900 orang menurut kelompok pemantau lokal.

Gelombang baru Covid-19 juga telah menambah malapetaka, dengan banyak rumah sakit kosong dari staf medis prodemokrasi yang memilih untuk mogok kerja sebagai bentuk protes. 

Bank Dunia telah memperkirakan ekonomi Myanamr akan berkontraksi hingga 18%.

Pengumuman Min Aung Hlaing terkait pemilu dan pencabutan keadaan darurat akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun ke depan. 

Awalnya, junta menyatakan hanya akan memberlakukan keadaan darurat militer hingga tahun depan dan setelah itu segera mengadakan pemilu.

Militer Myanmar telah membenarkan perebutan kekuasaannya atas tuduhan penipuan besar-besaran dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai pimpinan Aung San Suu Kyi.

Terlebih lagi, junta telah mengancam untuk membubarkan partai tersebut.

Pekan lalu, komisi pemilihan nasional baru yang dibentuk junta telah secara resmi membatalkan hasil pemilu 2020. Mereka mengumumkan telah menemukan lebih dari 11 juta kasus penipuan surat suara.

Suu Kyi telah ditahan sejak 1 Februari dan menghadapi serangkaian tuduhan, mulai dari melanggar pembatasan Covid-19 hingga mengimpor walkie talkie secara ilegal, yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari satu dekade.

Di seluruh Myanmar, kelompok-kelompok kecil demonstran turun ke jalan-jalan pada Minggu. Para pengunjuk rasa di kota utara Kale memegang spanduk bertuliskan "strength for the revolution".

Puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja lainnya telah dipecat karena bergabung dalam demonstrasi antikudeta atau masih mogok untuk mendukung kampanye pembangkangan sipil nasional.