Kebijakan imigran Trump bikin senat ‘shutdown’ pemerintah AS

Para senator Amerika Serikat (AS) mencari solusi dan menyepakati rancangan undang-undang (RUU) untuk mendanai anggaran pemerintah untuk mengakhiri pemerintahan yang tutup. Namun, sejauh ini para senator Demokrat dan Republik masih saling menyalahkan satu sama lain terkait shutdown.

Demokrat ingin Presiden Donald Trump bernegosiasi mengenai imigrasi sebagai bagian dalam kesepakatan anggaran. Demokrat menginginkan perlindungan dari deportasi terhadap lebih dari 700.000 imigran tanpa dokumen yang masuk ke AS.

“Saya berharap isu imigrasi itu akan diselesaikan dalam hitungan jam atau hari. Kita membutuhkan jawaban substansiaf. Orang yang bisa menjawabnya adalah Presiden Trump. Ini adalah shutdown-nya dia,” ungkap Senator Demokrat Dick Durbin kepada CBS.

Sebaliknya, kubu Republik menyatakan tidak ada kesepakatan ketika pelayanan pemerintah federal ditutup. Wakil Presiden AS Mike Pence yang berbicara di depan tentara AS di Timur Tengah kembali menegaskan kembai sikap partainya.

“Kita tidak akan membuka negosiasi mengenai imigran ilegal hingga pemerintahan kembali di buka,” ujar Pence, dilansir BBC pada Senin (22/1).

Kemudian, Trump menginginkan pemungutan suara mayoritas sederhana untuk mengakhiri ketegangan itu. Sesuai peraturan senat, RUU anggaran harus mendapatkan dukungan minimal 60 suara dari 100 anggota senat. Republik saat ini memiliki 51 senat dan membutuhkan dukungan beberapa anggota Demokrat untuk meloloskan anggaran tersebut.

Saat ini, ratusan ribu pegawai AS tidak akan dibayar karena anggaran belum disepakati. Adapun dalam sejarahnya, pemerintahan AS sempat beberapa kali mengalami shutdown sebagaimana berikut:

1. pada 30 September -10 Oktober 1976 (10 hari) – Presiden Gerald Ford memveto rencana undang-undang anggaran untuk departemen tenaga kerja dan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Kongres menolak veto Ford pada 1 Oktober dan mengakibatkan pemerintahan tidak aktif sebagian.

2. 30 September – 13 Oktober 1977 (12 hari) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin melanjtkan rencana larangan aborsi menggunakan dana Medicaid kecuali nyawa ibu terancam. Senat ingin kasus aborsid diizinkan dalam kasus pemerkosaan atau incest ketika kehidupan ibu dalam kondisi bahaya. Akibat permasalahan itu mngakibatkan pemerintahan ditutup.

3. 31 Oktober 1977 – 9 November 1977 (8 hari) – Ketegangan masalah aborsi belum bisa diselesaikan dan memicu penutupan pemerintahan. RUU sementara ditandatangani Carter untuk memberikan waktu bagi Kongres untuk menyelesaikan ketegangan.

4. 30 November – 9 Desember 1977 (8 hari) – DPR menyatakan proposal Senat mengizinkan penggunaan Medicaid menjadi permasalahan dan isu terus berlanjut.

5. 30 September - 18 Oktober 1978 (18 hari) – Carter memveto anggaran pertahanan termasuk pendaan pembangunan kapal induk bertenaga nuklir Nimitz. Dia juga memveto anggaran publik yang dinilai memberatkan.

6. 30 September – 12 Oktober 1979 (11 hari) – DPR menginginkan kenaikan gaji Kongres sebesar 5,5% dan Senat tidak menyepakati langkah tersebut. DPR menginginkan pembatasan belanja untuk anggara federal yang mengancam nyawa ibu. Itu mengakibatkan penutupan pemerintahan.

7. 20 – 23 November 1981 (2 hari) – Ronald Reagan berjanji memveto anggaran yang tidak melibatkan usulan pemotongan anggaran USD8,4 miliar. Akhirnya, Reagan memveto dan mengakibatkan penutupan pemerintah. Itu mengakibatkan 241.000 pegawai federal menganggur selama sehari.

8. 30 September -2 Oktober 1982 (1 hari) – Tidak alasan pasti untuk penutupan pemerintahan saat ini. Tahun fiskal baru dimulai dan Kongres belum menyepakati anggaran baru sehingga sebagian pemerintahan ditutup.

9. 17 – 21 Desember 1982 (3 hari) – DPR dan Senat ingin pendaan pekerjaan publik untuk menciptakan banyak pekerjaan. DPR menentang pendaan untuk program misil MX yang menjadi prioritas Reagan.

10. 10 -14 November 1983 (3 hari) – DPR menyepakati langah untuk menambah USD1 miliar untuk anggaran pendidikan dan memotong bantuan asing seperti yang diinginkan Reagan.

11. 30 September – 3 Oktober 1984 (2hari) – Anggaran DPR bertentangan dengan paket memerangi kejahatan yang diajukan Reagan. Senat mencoba menekankan pentingnya penegakan hak sipil yang ditentang presiden.

12. 3-5 Oktober 1984 – Perpanjang tiga hari dalam diskusi mengakibatkan penutupan pemerintahan.

13. 16 – 18 Oktober 1986 (1 hari) – Penutupan pemerintah disebabkan ketidaksepakatan antara Reagan dan DPR mengenai bantuan untuk keluarga.

14. 18 - 20Desember 1987 (1 hari) – Reagan dan DPR berbeda pendapat tentang pendanaan milii di Nikaragua.

15. 5-9 Oktober 1990 (3 hari) – Presiden George H W Bush tidak menandatangani anggaran tanpa rencana pengurangan devisit dan memvetonya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menerima veto presiden sehingga mengakibatkan pemerintahan ditutup. Untuk mengakhirinya, Kongres mengadopsi proposal anggaran bersama untuk mengurangi defisit. Bush pun akhirnya menandatanganinya.

16. 13 – 19 November 1995 (lima hari) – Kongres dan Presiden Bill Clinton bersitegang tentang resolusi kenaikan Medicare dan komitmen presiden untuk menyeimbangkan anggaran selama tujuh tahun. Clinton memvetonya. Untuk mengakhiri shutdown, Clinton dan Kongres menyepakati negosiasi terus berlanjut.

17. 5 Desember 1995– 6 JAnuari 1996 (satu hari) – Pemimpin Kongres Partai Republik meminta Clinton untuk menyelesaikan rencana anggaran selama tujuh tahun. Rencana Clinton itu mengakibatkan difisit sebanyak USD115 miliar yang mengakibatkan pemerintahan AS harus ditutup. Akhirnya, Partai Republik mendukung kesepakatan itu untuk menyepakati pembukaan kembali pemerintahan.

18. 1-17 Oktober 2013 (15 hari) – Penutupan pemerintahan pada 2013 disebabkan ketegangan antara Kongres dan Gedung Putih mengenai Affordable Care Act. Akibatnya, 800.000 pekerja federal dirumahkan dan 1,3 juta pegawai AS harus bekerja tanpa dibayar.