close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Sidang Pleno ke-5 Komite Pusat ke-7 Partai Buruh Korea (WPK) dalam foto tanpa tanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA), Minggu (29/12). ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS.
icon caption
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Sidang Pleno ke-5 Komite Pusat ke-7 Partai Buruh Korea (WPK) dalam foto tanpa tanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA), Minggu (29/12). ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS.
Dunia
Kamis, 11 Juni 2020 17:14

Korut peringatkan AS tak ikut campur urusan antar-Korea

AS tak memiliki alasan dan hak untuk mengomentari urusan antar-Korea.
swipe

Media pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Kamis (11/6) memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak memiliki alasan dan hak untuk mengomentari urusan antar-Korea.

Pernyataan tersebut muncul setelah Kementerian Luar Negeri AS menyatakan kecewa karena Korea Utara (Korut) sejak Selasa (9/6) menangguhkan hotline komunikasi dengan Korea Selatan.

"Jika AS ikut campur dalam urusan pihak lain dengan pernyataan yang ceroboh, jauh dari mengurus masalah internalnya, situasinya dapat menjadi semakin tidak menyenangkan," ujar Direktur Jenderal Urusan AS di Kemlu Korea Utara, Kwon Jong Gun.

Dia menambahkan, AS harus menahan lidah mereka dan fokus mengurus isu internalnya. "Hal ini akan lebih baik tidak hanya untuk kepentingan AS, tetapi juga melancarkan pilpres mendatang," sambung Kwon Jong Gun.

Menanggapi hal itu, peneliti di Asan Institute for Policy Studies, James Kim mengatakan tidak jelas apa yang akan dilakukan Pyongyang untuk mengganggu Pilpres AS atau kampanye pemilihan kembali Donald Trump.

"Jika memang ada provokasi, hal tersebut justru kemungkinan akan menarik suara bagi Trump," kata dia.

Setelah serangkaian KTT bersejarah pada 2018-2019 yang mempertemukan Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, hanya ada sedikit kemajuan yang dibuat dalam upaya membongkar program senjata nuklir Pyongyang.

Korea Utara berulang kali menyatakan semakin frustrasi dengan penentangan AS untuk mengurangi sanksi politik dan ekonomi terhadap negara tersebut. (Al Jazeera)

img
Valerie Dante
Reporter
img
Fathor Rasi
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan