Macron soal Taiwan: Menjadi sekutu AS tidak berarti jadi pengikut

Presiden Prancis Emmanuel Macron mempertahankan komentarnya baru-baru ini tentang Taiwan, di mana dia mengatakan Prancis tidak boleh terjebak dalam eskalasi antara Amerika Serikat dan China.

Dia membuat komentar dalam sebuah wawancara selama akhir pekan setelah kunjungan kenegaraannya selama tiga hari ke China.

Dia juga mengatakan bahwa menjadi sekutu AS tidak berarti menjadi "pengikut". Pernyataannya menuai kritik dari politisi dan tokoh masyarakat lainnya di kedua sisi Atlantik. Tetapi pada hari Rabu (12/4) saat berkunjung ke Belanda dia menguatkan komentar tersebut.

"Menjadi sekutu bukan berarti menjadi bawahan... bukan berarti kita tidak memiliki hak untuk berpikir sendiri," kata Macron pada konferensi pers di Belanda selama kunjungan dua harinya.

Presiden Prancis juga mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dalam dukungan Prancis untuk "status quo" di Taiwan dan bahwa Paris "mendukung kebijakan Satu China dan pencarian penyelesaian damai untuk situasi tersebut".

Mantan presiden AS Donald Trump menuduh Macron nyaman dengan China -- tetapi pemimpin Prancis itu mengatakan dia tidak akan menanggapi komentar itu.

Sementara itu Gedung Putih mengecilkan pernyataan tersebut, mengatakan bahwa pemerintahan Biden tetap "nyaman dan percaya diri dalam hubungan bilateral yang kuat yang kami miliki dengan Prancis".

Kementerian Luar Negeri Taiwan telah mengambil sikap yang sama, tetapi mengatakan pihaknya "mencatat" komentar Macron.

Namun, seorang pejabat senior Taiwan mengatakan pernyataan itu membuatnya "bingung".

"Apakah 'liberté, égalité, fraternité' sudah ketinggalan zaman?" tulis ketua parlemen You Si-kun di media sosial, mengacu pada moto Prancis "kebebasan, kesetaraan, persaudaraan".

"Apakah tidak apa-apa untuk mengabaikan hal ini setelah menjadi bagian dari konstitusi? Atau dapatkah negara demokrasi maju mengabaikan nyawa dan kematian orang di negara lain?"

Beberapa analis mengatakan bahwa komentar Macron menunjukkan bahwa AS harus disalahkan sebanyak China atas meningkatnya ketegangan di Taiwan, dan mempersulit Uni Eropa untuk mengambil garis yang lebih keras dengan Beijing.

Sementara itu China memuji pernyataan Macron dan mengatakan tidak terkejut dengan kritik tersebut.

"Beberapa negara tidak ingin melihat negara lain menjadi mapan dan mandiri, dan sebaliknya selalu ingin memaksa negara lain untuk menuruti keinginan mereka," kata juru bicara Kemenlu China Wang Wenbin.

Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri melihat dirinya berbeda dari China daratan, dengan konstitusinya sendiri dan pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Tetapi Beijing melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan berada di bawah kendalinya dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk melakukannya.

Sementara AS secara diplomatis mengakui posisi China bahwa hanya ada satu pemerintah China, Presiden Joe Biden telah berjanji untuk campur tangan secara militer untuk melindungi Taiwan jika diserang.

Awal pekan ini, Beijing mulai melatih pengepungan Taiwan selama beberapa hari latihan militer yang dilihat sebagai tanggapan atas pertemuan baru-baru ini antara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy.

Presiden Tsai mengatakan pada hari Sabtu bahwa pemerintahnya akan terus bekerja dengan AS dan negara demokrasi lainnya karena pulau itu menghadapi "ekspansi otoriter yang berkelanjutan" dari China.(bbc)