Pakar HAM serukan moratorium hukuman mati Singapura

Para ahli yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Jumat (28/4) menyerukan Singapura untuk segera memberlakukan moratorium hukuman mati. Mereka mengecam penggunaan hukuman mati yang terus berlanjut oleh Pemerintah Singapura untuk kejahatan terkait narkoba.

Mereka mengecam keras eksekusi Tangaraju s/o Suppiah pekan ini, yang dihukum karena berkomplot untuk memperdagangkan ganja dari Malaysia ke negara tersebut pada tahun 2013.

Masalah persidangan yang adil

Suppiah, seorang warga keturunan Tamil berusia 46 tahun asal Singapura, digantung pada hari Selasa meskipun ada klaim bahwa dia tidak diberikan pembelaan yang memadai selama interogasi polisi.

“Hukuman mati hanya dapat dilakukan setelah proses hukum dengan setiap kemungkinan perlindungan yang memastikan pengadilan yang adil, termasuk perwakilan hukum di setiap tahap proses dan interpretasi yang diperlukan dalam semua proses lisan,” kata para ahli.

Tingkat eksekusi yang mengkhawatirkan 

Mereka menambahkan bahwa tingkat pemberitahuan eksekusi untuk pelanggaran terkait narkoba di Singapura “sangat mengkhawatirkan”.

Suppiah dilaporkan adalah orang ke-12 yang digantung sejak Maret 2022, menurut kantor hak asasi manusia PBB, OHCHR, yang telah mendesak Pemerintah Singapura untuk tidak melanjutkan eksekusinya, mengutip keprihatinan seputar proses hukum dan menghormati jaminan pengadilan yang adil.

Para ahli PBB mengatakan negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati hanya dapat menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan yang paling serius.

“Di bawah hukum internasional, hanya kejahatan yang sangat berat yang melibatkan pembunuhan disengaja yang dapat dianggap sebagai 'paling serius'. Pelanggaran narkoba jelas tidak memenuhi ambang batas ini,” bantah mereka.

Diskriminasi terhadap minoritas

Para ahli HAM juga menyuarakan keprihatinan tentang perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang dari kelompok minoritas, seperti Suppiah, serta laporan pembalasan terhadap pengacara mereka.

Suppiah dijatuhi hukuman berdasarkan hukum Singapura, yang mewajibkan hukuman mati untuk pelanggaran tertentu, termasuk hukuman terkait narkoba. Para ahli mengatakan undang-undang hukuman wajib menghapus kebijaksanaan hakim untuk mempertimbangkan kasus, konteks, dan keadaan individu.

“Kami menegaskan kembali bahwa penggunaan wajib hukuman mati merupakan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang, karena dijatuhkan tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa atau keadaan dari pelanggaran tertentu,” kata mereka.