1.216 narapidana Buddha terima remisi khusus, 7 langsung bebas
Penerima remisi terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara sejumlah 233 orang disusul Kalimantan Barat 173 orang.
Pakar HAM serukan moratorium hukuman mati Singapura
Suppiah, seorang warga keturunan Tamil berusia 46 tahun asal Singapura, digantung pada hari Selasa.
Cerita kelam dari balik penjara: Narkoba hingga kelebihan kapasitas
Kelebihan kapasitas di lapas dan rutan salah satunya disebabkan pemakai narkoba yang dipenjara, bukan direhabilitasi.
Kebakaran gedung Kemenkumham, sejumlah dokumen terbakar
Meski terdapat dokumen yang terbakar, namun dipastikan berkas itu bukan suatu yang penting.
Komisioner LMKN Jilid 2 gugat Menkumham
SK Pengangkatan Komisioner LMKN Jilid 2 ternyata masih berlaku karena belum pernah dicabut oleh Menteri Hukum dan HAM.
Riset: Kementerian lebih banyak gunakan Instragram untuk berinteraksi
Instagram memiliki skor yang paling tinggi karena penggunanya yaitu gen milenial dan gen Z.
Kepengurusan PPP diterima Kemenkumham, Mardiono yakin Suharso berjiwa besar
Kemenkumham telah mengesahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP untuk masa bakti 2020-2025.
Kemenkumham mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP
Hal ini termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.
Masyarakat Papua akan didorong daftarkan kekayaan intelektualnya
Papua memiliki potensi kekayaan intelektual personal maupun komunal yang bernilai strategis.
Anggota DPR: Langkah Baim Wong daftar HAKI Citayam Fashion Week kurang tepat
Apresiasi atas kreativitas anak muda yang menggelar CFW, tidak harus dalam bentuk pendaftaran HAKI ke Kemenkumham.
Pemerintah tengah menyusun aturan keadilan restoratif soal napi dan anak
Harapannya, dengan disahkannya UU PAS yang baru, proses pemasyarakatan dapat dilaksanakan secara optimal.
PSI minta DPR tak terburu-buru mengesahkan RKUHP
Publik memiliki hak untuk mengetahui isi rancangan KUHP sebelum disahkan.
Beda pendapat Komisi III DPR dengan Wamenkumham soal pengesahan RKHUP
Apabila belum rampung pada masa sidang tahun ini maka DPR akan menunda pengesahan RKHUP tersebut.
Lika-liku RUKHP
RKUHP mengundang polemik karena beberapa pasal yang kontroversial.
Senyap di balik layar pembahasan RKUHP dan gertak protes jilid 2
Mahasiswa berencana turun ke jalan menggelar aksi lagi jika RKUHP disahkan DPR pada Juli nanti.
Wamenkumham jelaskan alasan tidak hapus pasal penghinaan dalam draf RKHUP
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguji dan menolak gugatan pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah tersebut.
Kasus pemerasan di Kemenkumham naik penyidikan
Tindak pidana korupsi itu berupa gratifikasi dan perbuatan pemerasan kepada pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Remisi Waisak: 7 narapidana bebas, hemat anggaran negara ratusan juta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi khusus (RK) kepada 1.252 narapidana beragama Buddha.
Inilah alasan pemerintah mewajibkan membayar royalti lagu
Para musisi, pencipta lagu, dan pemegang hak terkait dapat mendaftarkannya melalui SILM.
PD versi KLB klaim telah serahkan pendaftaran ke Kemenkumham
Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat versi AHY diminta, tidak menekan Kemenkumham dalam memproses dokumen yang dilayangkan pihaknya.
Pemerintah tegaskan tidak bermaksud terapkan sanksi pidana kepada penolak vaksin
Apabila masih ada yang tidak mau divaksin, yang dilakukan adalah pendekatan persuasif dengan edukasi.
Natal, 11.699 narapidana mendapatkan remisi
Terdapat 22.246 napi beragama Kristen dan Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Omnibus Law diklaim salah satu cara atasi over regulasi
Berdasarkan data dari peraturan.go.id, ada sekitar 45.443 peraturan perundang-undangan mulai dari UU, Perpu, Perpres, hingga Perda.
Kebijakan asimilasi napi digugat, DPR: Memang menimbulkan keresahan
Langkah Kemenkumham itu dianggap tanpa didasari pertimbangan dan seleksi ketat.
38.822 narapidana dibebaskan untuk cegah penyebaran Covid-19
Pembebasan narapidana dan anak itu telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04.
