sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pedagang pakaian di Gaza protes karena Hamas menaikkan pajak

pajak baru akan menimbulkan beban yang tidak adil bagi konsumen yang sedang mengalami kesulitan.

Hermansah
Hermansah Jumat, 29 Jul 2022 08:21 WIB
Pedagang pakaian di Gaza protes karena Hamas menaikkan pajak

Penguasa Hamas di Gaza telah memberlakukan banyak pajak baru untuk pakaian impor dan perlengkapan kantor, menjelang tahun ajaran baru. Hal itu memicu protes terbatas yang jarang terjadi di jalur pantai yang miskin itu.

Langkah oleh kelompok militan itu terjadi pada saat 2,3 juta orang Gaza menderita tidak hanya dari blokade Israel-Mesir selama 15 tahun, tetapi juga dari lonjakan harga baru yang disebabkan oleh masalah rantai pasokan global dan invasi Rusia ke Ukraina.

“Ini adalah keputusan yang salah dan menindas yang menghancurkan ekonomi nasional,” kata Nahed al-Sawada, yang mengimpor pakaian dari China dan Turki.

Daftar Kementerian Ekonomi mencakup pajak yang direncanakan untuk barang-barang seperti kacang kemasan, dengan tarif impor 2.000 shekel (hampir US$600) per ton. Di masa lalu, kacang diimpor bebas pajak. Tarif satu ton kertas toilet naik dari US$90 menjadi US$580. Pajak mulai berlaku pada 1 Agustus.

Daftar ini juga termasuk pajak sekitar US$3 untuk celana jins, dan US$230 untuk satu ton map plastik yang digunakan untuk menyimpan kertas. Permintaan untuk barang-barang ini meningkat menjelang tahun ajaran.

Emad Abdelhadi, perwakilan serikat pedagang pakaian Gaza, mengatakan, celana jeans baru dijual seharga US$3 hingga US$10, dan pajak baru akan menimbulkan beban yang tidak adil bagi konsumen yang sedang mengalami kesulitan.

Di wilayah yang menderita kemiskinan yang merajalela dan pengangguran mendekati 50%, banyak warga Gaza sudah mencari pakaian bekas. Pajak baru, akan menghilangkan kemampuan mereka untuk membeli.

Ekonomi Gaza telah terpukul keras oleh blokade Israel-Mesir, yang diberlakukan ketika Hamas merebut kekuasaan pada 2007. Israel mengatakan, blokade diperlukan untuk mencegah Hamas mempersenjatai diri, tetapi para kritikus mengatakan pembatasan, yang mencakup pembatasan ketat pada ekspor, sama dengan hukuman kolektif.

Sponsored

Pemerintah Hamas tidak diakui secara internasional dan Israel serta sekutu Baratnya. Mereka menganggap kelompok itu, menentang keberadaan Israel dan di masa lalu telah melakukan pemboman bunuh diri mematikan terhadap Israel, serta sebuah organisasi teroris.

Israel dan Hamas telah berperang empat kali sejak pengambilalihan Hamas, yang semakin membebani infrastruktur wilayah yang rusak. Listrik kekurangan pasokan, air keran tidak dapat diminum dan sistem perawatan kesehatan berantakan.

Namun, pemerintah menawarkan beberapa layanan sebagai gantinya, dan untuk menambah bantuan proyek dan bantuan yang ditanggung oleh komunitas internasional. 

Protes terhadap Hamas jarang terjadi dan sering dilakukan dengan kekerasan. Namun awal bulan ini, sekitar dua lusin anggota serikat pedagang pakaian mengungkapkan rasa frustrasi mereka di depan umum. Mereka berdiri di dalam gedung yang menampung serikat pekerja mereka di Kota Gaza dan memegang celana jins baru, dengan label harga masih terpasang, di udara selama sekitar setengah jam.

Dua hari kemudian, para pedagang berkumpul di luar kantor anggota parlemen Hamas. Polisi mencegah media merekam dan memerintahkan protes dihentikan setelah mengizinkan perwakilan serikat pekerja di dalam untuk berbicara dengan anggota parlemen. Protes berakhir dengan damai.

“Anggota parlemen mengakui pajaknya tinggi, dan mengatakan mereka akan memeriksanya,” kata Abdelhadi, perwakilan serikat pekerja.

Namun dia mengatakan tidak mengharapkan hasil yang positif. "Dengan keputusan ini, mereka telah mengeluarkan hukuman mati terhadap industri ini." papar dia.

Sumber : Associated Press

Sengkarut zonasi di atas tanah LSD

Sengkarut zonasi di atas tanah LSD

Sabtu, 06 Agst 2022 17:13 WIB
Berita Lainnya
×
tekid