sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Rudal hipersonik Avangard Rusia mulai beroperasi

Tidak disebutkan di mana Avangard dikerahkan. Namun, sebelumnya para pejabat Rusia mengindikasikan akan menempatkannya di Ural.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Sabtu, 28 Des 2019 15:05 WIB
Rudal hipersonik Avangard Rusia mulai beroperasi

Rusia mengerahkan resimen pertama rudal berkemampuan nuklir hipersonik pada Jumat (27/12). Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

Namun, tidak dirinci di mana sistem baru tersebut ditempatkan. Sebelumnya, para pejabat Rusia mengindikasikan akan mengerahkannya di Ural.

Sistem baru, yang disebut Avangard, itu meliputi kendaraan peluncur rudal hipersonik yang bisa dipasang pada sistem rudal balistik antarbenua. 

Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengonfirmasi bahwa Avangard mulai beroperasi pada Jumat pukul 10.00 waktu Moskow. Dia menyebutnya sebagai peristiwa penting.

Presiden Vladimir Putin menyebut rudal berkemampuan nuklir itu dapat melakukan perjalanan lebih dari 20 kali kecepatan suara dan menempatkan Rusia di depan negara-negara lain.

Putin mengatakan generasi baru senjata nuklir Rusia dapat menargetkan nyaris seluruh titik di dunia serta menghindari perisai rudal buatan Amerika Serikat. 

"Hari ini, kami memiliki situasi unik ... Mereka (negara-negara lain) berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari kita. Tidak ada satu negara pun yang memiliki senjata hipersonik, apalagi senjata hipersonik rentang benua," kata Putin pada Selasa (24/12).

Menurut Putin pula, sistem Avangard dapat menembus sistem pertahanan rudal yang ada dan yang akan datang.

Sponsored

Putin meluncurkan Avangard dan sistem senjata lainnya dalam pidato tahunannya pada Maret 2018, menggambarkannya bak "meteorit" dan "bola api".

Sejumlah ahli Barat mempertanyakan klaim Putin tersebut. Menurut laporan Congressional Research Service (CRS) yang dirilis pada Juli, AS telah mengembangkan senjata hipersonik sejak awal 2000-an.

Pada 26 November, Rusia menuturkan bahwa ahli AS telah memeriksa Avangard di bawah aturan inspeksi perjanjian NEW START 2010. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi hal itu, namun tidak berkomentar lebih lanjut. (Reuters dan BBC)

Berita Lainnya