Rusia blokir Google atas tuduhan info tidak akurat tentang perang

Regulator Komunikasi Rusia telah memblokir Google News, dengan tuduhan layanan agregator berita itu menyebarkan informasi palsu tentang operasi militer Rusia.

"Kami telah mengonfirmasikan bahwa beberapa orang mengalami kesulitan mengakses aplikasi dan situs web Google News di Rusia, padahal tidak ada kendala teknis dari pihak kami," kata Google dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (24/3).

Padahal Google telah bekerja keras menjaga layanan informasi seperti agar dapat diakses oleh orang-orang di Rusia selama mungkin.

Pemblokiran dilakukan setelah Google menyatakan, tidak akan mengafiliasi situs web, aplikasi, dan saluran YouTube yang dianggap mengeksploitasi dan menormalisasi konflik di Ukraina untuk menjual iklan digital.

Kantor Berita Interfax menyebutkan Regulator Rusia, Roskomnadzor bertindak atas permintaan dari kantor Jaksa Agung Rusia.

“Sumber-sumber berita di Google menyediakan informasi yang tidak autentik bagi publik, apalagi untuk memahami jalannya operasi militer di Ukraina,” katanya.

Dosen di Swinburne University of Technology Australia Belinda Barnet menyebutkan, bahwa langkah pemblokiran itu sejalan dengan keinginan pemerintah Rusia untuk mengendalikan secara ketat narasi perang kepada warga Rusia.

"Dia belum terlalu berhasil mengendalikan narasi global, salah satu sebabnya tindakan platform seperti Google yang memblokir outlet yang selaras dengan pernyataan Rusia. Dengan demikian pemerintah hanya bisa mengendalikan media domestiknya sendiri,” kata Barnet.

Dengan logika ini maka tidak mengherankan jika Google dianggap sebagai ancaman bagi kontrol pemberitaan.

Pengumuman Regulator Rusia datang setelah pekan lalu menuntut Google berhenti mengizinkan penyebaran ancaman di YouTube yang dianggap mengancam kesehatan warga Rusia. Di bawah undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin awal bulan ini, disebutkan bahwa setiap peristiwa yang dapat mendiskreditkan militer Rusia dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pada Senin (21/3) awal pekan ini, pengadilan di Rusia melarang akses Facebook dan Instagram di negara itu. Keputusan itu muncul setelah perusahaan induk Meta mengatakan akan melonggarkan kebijakan pidato kebenciannya untuk memungkinkan pengguna media sosial di Ukraina mengekspresikan sentimen kekerasan terhadap para pemimpin dan tentara Rusia dalam konteks perang yang sedang berlangsung.