Soal pengiriman pasukan perdamaian, RI bertekad pertahankan posisi

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI Grata Endah Werdaningtyas menyebut bahwa pada 2020, Indonesia bertekad  mempertahankan posisi 10 besar dalam hal pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB.

"Tahun depan, program ini akan tetap jadi prioritas nasional kita demi mempertahankan posisi di 10 besar," ujar Grata dalam konferensi pers di Bunga Rampai, Menteng, pada Senin (16/12).

Menurut data PBB, per 31 Oktober, Indonesia menyumbang 2.920 personel dan menduduki posisi kedelapan dari 120 negara pengirim pasukan penjaga perdamaian PBB.

Meski meraih posisi kedelapan, Indonesia gagal meraih target nasional yang ditetapkan untuk 2015-2019 yakni 4.000 personel.

Grata menjelaskan, salah satu cara mempertahankan posisi Indonesia adalah dengan tidak hanya mementingkan kuantitas pasukan, tetapi juga mengedepankan kualitas mereka.

"Karena kalau dilihat, tantangan terbesar dari Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (Peacekeeping Operations/PKO) adalah bukan hanya bicara mandat tradisional, tetapi pasukan juga dituntut sadar akan situasi, melindungi warga sipil, dan dapat menghadapi ancaman aktor nonnegara," kata dia.

Dia mencatat, salah satu kontribusi besar Indonesia bagi PKO adalah pengiriman 850 personel TNI untuk menjalankan misi PBB di Kongo dan sejumlah anggota Polri dalam Formed Police Units (FPU) untuk misi di Afrika Tengah.

Selain itu, Indonesia merupakan negara pertama yang terlibat dalam kerja sama co-deployment pasukan penjaga perdamaian PBB.

"Kita sedang menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) mengenai co-deployment dengan Ethiopia dan Australia," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard mengungkapkan bahwa terjadi tren penurunan pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Hal itu terjadi karena PBB mengalami masalah anggaran.

"Satu hal yang menyebabkan masalah anggaran itu adalah turunnya kontribusi dari sejumlah negara yang merupakan donatur utama PKO," jelas Febrian tanpa merinci negara mana yang dia maksud.

Lebih lanjut, Grata menyebut, persoalan anggaran itu bukan isu baru. Meski begitu, dia berupaya untuk melihatnya dari sisi yang positif.

"Persoalan ini memaksa negara anggota PBB untuk memikirkan cara lebih efektif mengirim pasukan. Mereka tidak hanya memikirkan jumlah, tetapi kapabilitas para personel di lapangan," jelas dia.