Trump lolos pemakzulan, Biden: Demokrasi rapuh

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, kegagalan pemakzulan pendahulunya, Donald Trump, yang menghasut kekerasan massa adalah pengingat bahwa demokrasi itu rapuh.

Biden merujuk pada tuduhan bahwa Trump telah menghasut kerusuhan mematikan di Capitol pada bulan lalu.

Tujuh Republikan bergabung dengan dengan Demokrat dalam pemungutan suara untuk memvonis Trump. Namun, jumlah itu masih kurang dari dua pertiga mayortias yang diperlukan untuk melakukan pemakzulan terhadapnya.

Trump menyambut baik kegagalan pemakzulannya, menyebut upaya pemakzulan sebagai "witch hunt".

Di senat pada Sabtu (13/2), persidangan berakhir dengan suara 57-43 yang mendukung pemakzulan terhadap Trump.

Trump menghadapi satu tuduhan penghasutan pemberontakan setelah pendukungnya menyerbu Capitol pada 6 Januari 2021. Lima orang tewas dalam kerusuhan tersebut.

Jaksa berargumen dia memicu massa dengan klaim palsu bahwa pemilu 2020 penuh kecurangan. Pengacara Trump membantah kata-katanya merupakan penghasutan, dan mengatakan senat seharusnya tidak mengadili mantan presiden.

Pemakzulan terhadap presiden AS jarang terjadi. Hanya dua presiden lainnya yang telah dimakzulkan, sementara Trump adalah satu-satunya presiden yang menghadapi proses tersebut dua kali.

Menanggapi pembebasan Trump, Presiden Biden mengatakan, bahwa meskipun pemungutan suara gagal memakzulkan Trump, tetapi substansi dari dakwaan adalah fakta yang benar-benar terjadi.

"Kejadian menyedihkan dalam sejarah kita ini mengingatkan bahwa demokrasi itu rapuh. Demokrasi harus selalu dipertahanka, kekerasan dan ekstremisme tidak memiliki tempat di AS," tutur Biden.

Sejauh ini, Biden menjaga jarak dari proses pemakzulan dan tidak menghadiri persidangan secara langsung.

Menanggapi kegagalan senat untuk memakzulkannya, Trump menyebut, persidangan tersebut sebagai fase lain dari "witch hunt" terbesar dalam sejarah Negeri Paman Sam.

Setelah pemungutan suara, anggota senior Partai Republik di kongres, Senator Mitch McConnell, mengatakan bahwa Trump secara langsung bertanggung jawab atas kerusuhan di Capitol.

Salah satu dari tujuh Republikan yang turut mendukung pemakzulan Trump adalah Susan Collins, yang berpendapat bahwa Trump memikul tanggung jawab signifikan atas kejadian di Capitol.

"Penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan sumpah oleh Presiden Trump memenuhi standar konstitusional yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan. Untuk alasan itu, saya memilih untuk menghukumnya," jelas Collins dalam pernyataannya.

Ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, menyebut Republikan yang tidak mendukung putusan itu sebagai pengecut. (BBC)