sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

UE tangguhkan sebagian preferensi perdagangan atas Kamboja

Keputusan Uni Eropa diumumkan setelah tinjauan formal selama satu tahun.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Jumat, 14 Feb 2020 08:04 WIB
UE tangguhkan sebagian preferensi perdagangan atas Kamboja

Uni Eropa akan menangguhkan sebagian dari preferensi perdagangan yang dinikmati Kamboja menyusul pelanggaran HAM sistematis. Demikian disampaikan Komisi Eropa pada Rabu (12/2).

Kamboja akan kehilangan sekitar 20% dari hak istimewa yang dinikmati di bawah skema Everything But Arms (EBA), yang ditawarkan Uni Eropa kepada 48 negara termiskin di dunia. Persentasenya setara dengan satu 1 miliar euro dari ekspor Kamboja ke Uni Eropa.

Komisi Eropa akan memberlakukan tarif standar atas produk garmen dan alas kaki tertentu, seluruh perlengkapan perjalanan, dan gula. Tarif standar untuk garmen adalah 12%.

Perubahan akan berlangsung pada 12 Agustus 2020, kecuali pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa atau Parlemen Eropa memblokirnya.

Komisi Eropa dalam sebuah laporannya pada Selasa mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen telah menindak oposisi, kelompok masyarakat sipil, dan media selama tiga tahun terakhir.

"Uni Eropa tidak akan berdiam dan menyaksikan demokrasi dikikis, HAM dibatasi, dan kebebasan berbicara dibungkam," ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. "Agar preferensi perdagangan dapat dipulihkan, otoritas Kamboja harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan."

Merek pakaian dan sepatu global, termasuk Adidas, Puma dan Levi Strauss, telah mendesak Kamboja untuk melakukan reformasi. Tetapi pada Selasa (11/2), PM Hun Sen mengatakan, Kamboja tidak akan tunduk pada tuntutan asing.

Kamboja adalah penerima manfaat EBA tertinggi kedua pada 2018 setelah Bangladesh. Total ekspor Kamboja ke Uni Eropa mencapai 5,4 miliar euro pada 2018.

Sponsored

Keputusan Komisi Eropa diumumkan setelah tinjauan formal selama satu tahun. Kesimpulan awal yang dikirim ke pemerintah Kamboja pada 12 November 2019 menyatakan bahwa Kamboja telah secara serius dan sistematis melanggar hak kebebasan berekspresi, membatasi hak sipil dan politik, dan gagal memastikan hak-hak buruh. (Al Jazeera)

Berita Lainnya
×
tekid