PM Hun Sen: Kamboja tidak akan tunduk pada tekanan Uni Eropa

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Selasa (11/2) mengatakan bahwa pihaknya tidak tunduk pada tekanan Uni Eropa atas status preferensi perdagangan "Everything But Arms" (EBA).

"Saya kembali sampaikan bahwa saya tidak menukar kemerdekaan dan kedaulatan Kamboja dengan bantuan dan preferensi apa pun," kata PM Hun Sen. "Kita tidak harus menundukkan kepala atas tekanan semacam itu."

Pernyataan PM Hun Sen tersebut disampaikan sebelum Uni Eropa membuat keputusan akhir apakah akan menangguhkan sepenuhnya atau sebagian akses perdagangan bebas bea Kamboja ke pasar Uni Eropa di bawah skema EBA atau mungkin juga tidak.

Uni Eropa pada Februari tahun lalu memperingatkan bahwa jika tidak ada perbaikan atas situasi HAM di Kamboja maka dapat menyebabkan penangguhan sementara skema EBA. Batas waktu pengambilan keputusan oleh Uni Eropa adalah 12 Februari.

PM Hun Sen menerangkan bahwa keputusan Uni Eropa akan berlaku enam bulan kemudian, yaitu pada Agustus.

Sebagai negara terbelakang, Kamboja, selama beberapa dekade menikmati ekspor semua produk, kecuali senjata dan amunisi, ke pasar Uni Eropa dengan bebas bea.

Data Uni Eropa menunjukkan, ekspor Kamboja bernilai US$5,86 miliar pada 2018. Garmen dan alas kaki menyumbang sekitar tiga perempat impor Uni Eropa dari Kamboja.

Industri garmen dan alas kaki adalah ekspor terbesar Kamboja, mempekerjakan sekitar 750.000 orang di sekitar 1.100 pabrik.

Menurut Bank Dunia, jika dilucuti, tarif garmen, alas kaki dan sepeda ke pasar Uni Eropa akan meningkat masing-masing 12%, 16%, dan 10%.

Pada Maret tahun lalu, pemerintah Kamboja telah mengumumkan sejumlah langkah, termasuk menurunkan biaya logistik dan produksi, memangkas birokrasi, dan mendukung bisnis dengan pengurangan hari libur umum, demi menyokong produsen dan eksportir lokal jika Uni Eropa menangguhkan EBA.

Hun Sen mengklaim bahwa langkah-langkah tersebut telah membantu mengurangi biaya operasi bagi produsen dan eksportir sekitar US$400 juta per tahun. (Xinhua)