Kasus bunuh diri dan hilangnya empati warga

Pada 22 Februari 2019 sore, warga berkerumun di sekitar sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bandar Lampung, Lampung. Di atas gedung pusat perbelanjaan itu, seorang pemuda bersweater hitam berdiri persis di tepi, penuh ragu. Warga merekamnya menggunakan telepon seluler.

Bukannya berusaha menolong, mereka malah memerintahkan pemuda itu segera melompat.

“Loncat! Loncat!” ujar beberapa orang yang merekam. Tak lama, pemuda itu benar-benar melompat, dan tewas mengenaskan.

Seorang saksi mata bernama Heni mengatakan, dirinya melihat seorang laki-laki di atas gedung, yang juga hanya mengambil gambar. Ia pun sudah berusaha meminta pertolongan petugas keamanan dan pegawai toko untuk mengeluarkan matras. Akan tetapi, menurutnya, permintaan itu ditolak.

Kejadian itu menambah daftar panjang kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyebut, ada 3,7 kasus bunuh diri per 100.000 penduduk Indonesia pada 2016.

Tentu saja, dibandingkan dengan negara Asia lainnya, prevalensi itu lebih rendah. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2015 terjadi 812 kasus bunuh diri di Indonesia. Jawa Tengah ada di urutan pertama kasus bunuh diri terbanyak, dengan 331 kasus. Disusul Jawa Timur dengan 119 kasus.

Psikiater dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ronny Tri Wirasto dalam makalahnya berjudul “Suicide prevention in Indonesia: Providing public advocacy” (2011) menulis, kasus bunuh diri di Indonesia banyak terkait dengan gangguan kesehatan mental, masalah keluarga, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, sikap tak menghormati agama, serta hubungan sosial yang buruk.

Namun, yang juga harus dicermati dari kasus bunuh diri pemuda di Bandar Lampung tadi, bukan sekadar aksi bunuh diri yang dilakukannya, tetapi juga sikap warga yang cenderung tak acuh dan malah menjadikan aksi tersebut sebagai tontonan.

Mengapa tak ada empati?

Psikolog Melly Puspita Sari menyayangkan sebagian warga yang hanya merekam dan mengirimkan dorongan untuk bunuh diri. Menurutnya, warga sesungguhnya bisa mengulur waktu di saat kritis itu.

“Mereka yang merekam dan mengunggah video tersebut memberikan cara pada orang lain untuk ‘gini lho, cara mati cepat.’ hal itu semestinya tak ditunjukkan ke publik,” kata Melly saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (25/2).

Kurang empati dalam kasus bunuh diri ini, kata Melly, lantaran lunturnya rasa kekeluargaan dalam masyarakat. “Empati, itu bisa kita artikan mampu merasakan perasaan orang lain, melihat sesuatu dari perspektif seseorang,” ujar Melly.

Dalam kasus bunuh diri, kata Melly, empati bisa diberikan secara kognitif dengan cara memahami perspektif orang lain, dan memberikannya perspektif baru.

Perilaku kurang empati juga terjadi setelah tsunami menyapu Pandeglang, Banten pada Desember 2018 lalu. Beberapa orang asyik berswafoto sembari tersenyum di lokasi kejadian, dengan latar belakang bangunan luluhlantak. Aksi ini sempat mendapat sorotan warganet. Bahkan, media asal Inggris The Guardian mengangkat fenomena swafoto ini.

Motivator, pembawa acara, dan penulis buku Awakening to Life (2018) Patricia Young dalam artikelnya “Why some people have a lack of empathy (and how to deal with them)” di situs Lifehack, 19 Mei 2018 menulis, ada beberapa tanda yang menunjukkan bila seseorang kurang punya empati.

“Orang tersebut biasanya sering mengkritik tanpa melihat perspektif orang lain, cenderung tampak dingin ketika melihat orang lain menderita, sangat percaya pada keyakinan kepercayaan dirinya, dan menilai mereka yang tak sepemahaman sebagai orang bodoh,” tulis Patricia dalam artikelnya.

Tanda selanjutnya, sebut Patricia, mereka sulit merasa bahagia demi orang lain, susah membuat atau menjaga hubungan pertemanan, dan sukar bergaul dengan keluarga. Mereka, tulis Patricia, akan bicara lebih banyak tentang diri sendiri, tanpa peduli cerita orang lain dan mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain.

Orang yang kekurangan empati, lanjut Patricia, kemungkinan dibesarkan dalam keluarga yang menghindari bersentuhan dengan perasaan mereka. Bahkan mengutuk orang lain karena merasakan emosi. Patricia melanjutkan, beberapa orang belajar untuk menutup perasaan mereka dan tak bisa merasakan perasaan mereka sendiri.

"Tentunya mereka tak bisa menghubungkan atau merasakan perasaan orang lain," kata Patricia.

Mencontoh elite

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebab urusan nyawa tidak sebecanda itu, sob! #respect #respectyourself #suicideprevention #suicidehotline #suicidalmemes #bundir #bunuhdiri #cegahbunuhdiri

Sebuah kiriman dibagikan oleh Irham (@i.duilah) pada 22 Peb 2019 jam 4:40 PST

Pada sejumlah kasus, kurangnya rasa empati bisa terkait dengan beberapa gangguan, seperti narsisme, antisosial, dan psikopat. Menurut sosiolog dari Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, akarnya akibat lunturnya nilai kekeluargaan.

“Kalau ditarik lebih mendalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa, kita telah banyak meninggalkan nilai luhur bangsa kita sendiri atau Pancasila, sehingga perilaku kita ketika berinteraksi di media sosial pun juga demikian,” kata Nia ketika dihubungi, Senin (25/2).

Nia mengatakan, perilaku kurang empati semakin berkembang karena didorong perilaku elite yang cenderung tidak mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan berpolitik. Menurutnya, masyarakat Indonesia masih dominan menganut sistem patron klien.

“Apa yang dilakukan oleh pemimpin atau elite kita segera ditiru oleh masyarakat kita,” ujar Nia.

Para elite politik saat ini, sebut Nia, cenderung sangat mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Kurangnya empati dari elite tersebut, dicontohkan Nia dengan petani buah naga yang frustasi oleh kebijakan impor, yang membuat harga menjadi anjlok.

Menurutnya, elite tidak memperhatikan hal tersebut, yang menandakan tidak ada empati. Untuk mengembalikan empati dalam bermasyarakat, kata Nia, harus dimulai dari para elite dengan menginternalisasi lagi nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Elite kita malah lebih mengedepankan bagaimana mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan,” tutur Nia.