Ojol diistimewakan Jokowi?

Kesan ojek online (ojol) diistimewakan pemerintah kian kuat. Selama masa pandemi, pemerintah berulang kali mengeluarkan kebijakan proojol, mulai dari kelonggaran cicilan kredit motor selama setahun hingga cash back 50% untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. 

Namun demikian, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono membantah opini yang berkembang di masyarakat itu. Menurut dia, ojol--setidaknya para pengemudinya--bukan "anak emas" pemerintahan Jokowi. 

"Realitas sebenarnya adalah jaring pengaman itu dikuasai aplikator tidak secara langsung ke mitra. Kesan di masyarakat kami ini, (pengemudi) ojol, yang selalu diistimewakan. Padahal, yang mendapat keuntungan adalah si platform ini," ujarnya kepada Alinea.id di Jakarta, Sabtu (18/4).

Igun mengakui bantuan terhadap pengemudi ojol mengalir dari pemerintah, baik itu dari BUMN, kementerian, maupun perusahaan swasta. Namun demikian, proyek-proyek pemberian bantuan itu selalu melalui pemilik platform atau aplikator. 

"Donasi dan bantuan yang bentuknya voucher dan uang tunai atau pun barang sembako dan lain-lain. Semua diturunkan ke (pemilik) aplikasi, bukan ke kami. Padahal, kami yang menginisiasi itu," ungkap Igun. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai, ada kalkulasi rasional yang diperhitungkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan proojol. 

"Pemerintah menganggap ojol sebagai penyambung ekonomi mikro, ekonomi yang masih bisa bergerak di tengah pandemi. Ojol bisa menghubungkan produsen dengan konsumen saat PSBB berlalu. Sehingga dipelihara," ujar dia.