Waspada pencurian dan jual beli data

Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyayangkan aturan terkait perlindungan data pribadi baru sekadar ada di tingkat sektoral, seperti yang diatur OJK.

Menurut dia, aturan yang diterapkan OJK masih terbilang lemah. Mengingat sanksi yang dijatuhkan hanya terbatas pada pelaku atau pegawai lembaga keuangan yang ketahuan menyebarkan data pribadi nasabah. Namun, industri bebas dari peringatan.

"Kita belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. Padahal ini penting," ujar Sudaryatmo ketika dihubungi, Kamis (1/8).

Menurutnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu segera disahkan karena hukum yang sumbernya berupa undang-undang dapat menjadi tameng terkuat dalam hal melindungi hak masyarakat.

Bila sudah ada aturan hukum yang baku, kata dia, akan ada efek jera yang diterima pelaku penyebar data pribadi maupun industri keuangan terkait.