sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id
Dedi Kurnia Syah P

Bongkar pasang kebijakan Covid-19

Dedi Kurnia Syah P Senin, 18 Mei 2020 15:41 WIB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Terasa berat penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), semakin bertambah beban karena pemerintah dijangkiti pandemi komunikasi yang buruk, koordinasi pemerintah pusat dan daerah alami sengkarut, bahkan sesama elite di tingkat pusat tidak terkomando dalam satu instruksi. Padahal, wabah demikian signifikan menyebar dan memerlukan keseimbangan penanganan yang juga signifikan.

Bagaimanapun, wabah Covid-19 tidak saja soal virus yang menularkan penyakit hingga ancaman kematian, tetapi lebih dari itu, berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, kelangsungan hidup karena terhentinya aktifitas. Dan tentu, kondisi itu memerlukan kehadiran pemerintah yang tidak saja fokus pada penanganan wabah, melainkan penanganan kelangsungan hidup warga negara.

Gagasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dirumuskan presiden mendapat apresiasi, dengan asumsi penyebaran virus antar orang, solusinya menghentikan pergerakan orang, dengan PSBB. Tetapi implementasi tak semudah statemen presiden, satu kebijakan dengan multitafsir, riuh rendah terjadi, kebingungan publik merebak.

Sebenarnya, pertentangan kepentingan dalam politik merupakan hal lumrah, jika terjadi di dua kubu berseberang, antara pemerintah dan penentang (oposisi). Jika terjadi dalam kubu yang sama, maka itu murni konflik yang miliki risiko sangat besar, karamnya pemerintahan.

Sponsored

Terry M Moe dan Scott A Wilson dalam jurnalnya berjudul President and The Politic of Structure (1994), membahas detail terkait pertentangan kepentingan eksekutif dan legislatif. Pada saat presiden terbentur dengan kepentingan parlemen, maka presiden memungkinkan untuk mengambil langkah tidak rasional.

Secara struktural, presiden punya kuasa yang menentukan roda birokrasi berotasi dengan selayaknya. Tetapi, fakta ini jauh dari harapan, saat instruksi pembatasan aktifitas hingga larangan mudik, lalu disusul izin beroperasi moda transportasi umum, pun kala kebijakan menutup bandar udara, muncul kembali izin beroperasi maskapai penerbangan nasional, meskipun dengan syarat, bisnis.

Bongkar pasang kebijakan semacam itu dilematis, satu sisi meruntuhkan kepatuhan publik karena dirundung kebingungan, sisi lain meyakinkan publik jika pemerintah pada dasarnya tidak memiliki pijakan konkret, cenderung tidak memiliki strategi rencana yang berujung kesimpulan, goal.

Berita Lainnya