Demokrasi makin tergerus digerogoti ancaman UU ITE

Demokrasi di Indonesia sedang menghadapi ujian yang cukup serius. Kemudahan akses internet membuat setiap orang bisa menjadi pemroduksi sekaligus distributor informasi. Sayangnya, mayoritas informasi yang tersebar tersebut tidak terverifikasi dengan baik.

"Jadi, orang membagikannya hanya karena suka, hanya karena merasa cocok dengan dirinya, merasa sesuai dengan keyakinan atau imannya ataupun karena tidak suka atau kebencian dengan orang lain atau kelompok yang berbeda dengannya," kata Fransisca Ria Susanti, Deputi Program Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), sebuah organ nirlaba.

Santi menyebutkan bahwa pandemi memperparah banjir informasi. Orang-orang kemudian tidak tahu lagi harus percaya pada apa dan siapa. Yang menjadi dampaknya juga media massa yang kredibel, independen, jurnalis yang paling berintegritas sekalipun, itu kadang-kadang tidak lagi dipercaya oleh publik.

"Ironisnya, apa yang dilakukan oleh negara untuk menghadapi banjir informasi dan berita yang tidak terverifikasi ini, disadari atau tidak, berdampak pada pemberangusan kebebasan bicara dan berpendapat," tegasnya.

Menurut Santi, serangan pada aktivis demokrasi dan jurnalis yang makin intens terjadi akhir-akhir ini membuat kita mulai waswas dengan kondisi demokrasi. Penetapan tersangka pada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti meningkatkan kekhawatiran kita.

"Jadi kalau aktivis human rights seperti Haris dan Fatia saja bisa ditersangkakan, apalagi warga biasa seperti kita?" tanyanya.

Katanya, setahun lalu PPMN bekerja sama juga SAFET Net dan Paguyuban Korban UU ITE mengembangkan satu website pro-sources bernama 'Semua Bisa Kena' yang berisi data dan cerita korban UU ITE, ratusan jumlahnya. Inisiatif ini muncul karena betul-betul muncul kekhawatiran bahwa korban UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) akan terus bertambah jika tidak ada upaya-upaya kuat untuk mengadvokasi hal ini.

"Kami betul-betul cemas bahwa demokrasi kita yang sedang dalam tahap konsolidasi bisa tergelincir pada jurang otoritarian," ujar Santi berbicara dalam acara virtual bertajuk 'Privasi dan Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital' pada Rabu (23/3).

Diketahui, PPMN merupakan lembaga nirlaba yang sejak berdiri di tahun 2006 memusatkan diri pada pemberdayaan media dan peningkatan kapasitas jurnalis, baik jurnalis profesional maupun jurnalis warga, dari Aceh sampai Papua, dari Indonesia sampai Filipina. Dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tersebut, PPMN mendukung penuh dan terlibat aktif untuk menjaga dan mengadvokasi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, transparansi informasi publik, dan sejumlah inisiatif demokratik lainnya.

Kekhawatiran PPMN akan situasi demokrasi yang tergerus senada dengan Muhammad Mustafa, program director The Asia Foundation. "Kita berada dalam situasi yang cukup memprihatinkan sehingga isu-isu seperti ini (kebebasan berekspresi dan kebebasan pers) menjadi penting.

"Saya sepakat bahwa kita dalam kondisi regresi demokrasi sekarang sementara kekuatan-kekuatan antidemokrasi menguat. Tuntutan konsolidasi kita juga semakin perlu karena ruang kebebasan semakin sempit dan beberapa kasus aktornya juga makin menyempit," katanya.

The Asia Foundation, beberapa tahun terakhir, mencoba mulai lagi atau mendorong kembali penguatan nilai-nilai demokrasi melalui program yang dijalankan bersama PPMN.

"Kami meyakini betul bahwa inisiatif-inisiatif seperti ini harus semakin banyak dilakukan. Kita semua sebagai masyarakat sipil yang pilarnya makin ingin digerogoti (oleh pihak tertentu), maka langkah ini menjadi penting. Hari ini kita tidak hanya memulai, tapi meneruskan, dan kalau bisa memperbesar (langkah ini). Tidak hanya tambahan informasi, namun tambahan penguatan urgensi konsolidasi (demokrasi) kita," pungkasnya.