sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Survei Indeks Kebebasan Pers: Maluku tertinggi, Papua terendah

Secara umum, IKP pada 2020 mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari tahun sebelumnya.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 11 Sep 2020 14:56 WIB
Survei Indeks Kebebasan Pers: Maluku tertinggi, Papua terendah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 291182
Dirawat 61839
Meninggal 10856
Sembuh 218487

Dewan Pers merilis laporan hasil survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) di 34 provinsi di Indonesia sepanjang lima tahun berturut-turut. Secara keseluruhan IKP pada 2020 mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari tahun sebelumnya.

Pada kategori kemerdekaan pers IKP 2016-2018 terbilang 'agak bebas'. Namun, pada 2019-2020 naik peringkat menjadi 'cukup bebas'. IKP pada 2016 bernilai 63,44, 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020/sementara).

“Oleh karena itu, kita patut bersyukur ada kenaikan rata-rata dari IKP kita,” ujar Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam keterangan pers daring, Jumat (11/9).

Namun, dibalik data angka rata-rata IKP terlihat ada disparitas. Dia berharap ke depannya, rata-rata provinsi mengalami kenaikan. Sehingga, dispartitas antar provinsi dengan IKP tertinggi dan terendah semakin mengecil. Nilai IKP tertinggi (Maluku) berkisar 84,50. Sedangkan nilai IKP terendah (Papua) 70,42. Jadi, rata-rata nilai IKP provinsi 77,67.

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan menambahkan, secara umum nilai IKP menggambarkan kondisi kebebasan pers yang cukup bebas di seluruh provinsi.

“Kalau lebih detail lagi, walaupun IKP Papua 70,42 dalam klasifikasi survei termasuk 'agak bebas', tetapi sebetulnya 'agak bebas' yang paling rendah,” ucapnya.

Kendati IKP mengalami tren peningkatan nilai, tetapi beberapa persoalan masih menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia. Misalnya, terkait adanya tekanan dari pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, penentuan arah politik media, hingga intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan. Lalu, terkait kekerasan terhadap wartawan, hingga masalah etika pers dan kesejahteraan wartawan.

Disisi lain, terkait masalah kriminalisasi terhadap wartawan. “Salah satu yang menjadi perhatian, independensi dan kepastian hukum lembaga perhatian. Ini juga menjadi persoalan. Ini adalah kriminalisasi pers. Jadi kadang-kadang, kepastian hukum lembaga peradilan tidak menggunakan Undang-Undang Pers, tetapi undang-undang lain, jadi produk pers menjadi salah satu sasaran,” tutur Asep.

Sponsored

Hasil survei ini merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers dari Januari hingga Desember 2019. Survei ini dilaksanakan dengan melibatkan informan ahli pada masing-masing provinsi. Sebanyak sembilan informan ahli itu terdiri dari tiga pengurus aktif organisasi wartawan, dua orang dari pimpinan perusahaan pers, dua orang dari unsur pemerintahan, dan dua orang dari unsur masyarakat.

Berita Lainnya

, : WIB

, : WIB

, : WIB