Kebebasan bertanggung jawab diperankan pers Indonesia

Peranan pers menjadi kontrol atas tiga pilar demokrasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif diingatkan kembali oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam webinar The Editor’s Talks yang digelar Forum Pemred, Selasa (8/2/2022). Hal itu sejalan dengan kekuatan pers sebagai pilar keempat, atau dalam bahasa Presiden BJ Habibie: pers sebagai salah satu Pillar Quadro (tonggak dasar).

Menurut Johnny, bagian strategis yang dilakukan pers selalu berguna secara langsung bagi masyarakat sepanjang masa. Dikatakannya, peranan pers sangat kritis di era digital sekarang karena menjalankan fungsi korektif mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih inklusif, semakin demokratis, dan lebih visioner demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

"Kondisi pers yang yang sehat tentu berdampak pada kualitas berita yang disebarluaskan kepada masyarakat. Informasi berbasis data aktual, faktual, dan bertanggung jawab harus mampu disajikan tidak sekedar (semangat) melaporkan semata, tetapi juga mampu memberikan daya analisis yang kritis, berimbang, memperluas pemikiran, dan menjaga humanisme masyarakat," kata Johnny.

Jurnalis diajak Menkominfo untuk merefleksikan perjalanan pers Indonesia sambil tetap berperan mengawal kehidupan berbangsa yang cerdas dan bermartabat, sehingga kualitas berita yang memberdayakan dan menjaga humanisme masyarakat didorongnya agar menjadi sajian pers yang bernas.

Menkominfo sempat juga mengingatkan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid bahwa pemerintah dan DPR senantiasa dikontrol oleh pers dengan menjunjung asas untuk kebaikan bersama.

Menteri Johnny tidak setuju dengan pengekangan kebebasan pers yang hanya menimbulkan situasi kontraproduktif bagi perkembangan bangsa seperti tercatat dalam sejarah di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pembatasan pers alih-alih menghasilkan kestabilan atau kemapanan justru dapat menumbuhkan otoritarianisme yang pada akhirnya menimbulkan chaos, disharmoni, bahkan disintegrasi. Indeks kebebasan pers versi Reporters Without Broders tahun 2021 menempatkan Indonesia di posisi 113 dari 180 negara, meningkat signifikan dari peringkat 139 pada 2013. Secara nasional, indeks kemerdekaan pers Indonesia mencapai skor 76,02 di tahun 2021 dengan kata lain meningkat 0,75 poin dibandingkan tahun 2020 dengan skor 75,27.

Tapi situasi terkini tetap menantang bagi pers menurut Johnny. “Seiring dinamika masyarakat, tantangan yang dihadapi pers muncul secara dinamis. Tantangan terbesar saat ini tak hanya dari faktor atau sisi eksternal, namun juga dari dalam (diri) pers itu sendiri,” serunya seraya menekankan kendala pers ialah makin sulit menegakkan jurnalisme berkualitas.

Mengamini Menkominfo, ketua Forum Pemred Arifin Asydhad mengatakan jurnalisme berkualitas sedang berhadapan ancaman berbentuk berita ala clickbait dan hoaks sebagai praktik jurnalisme instan yang perlu diredam secepat mungkin. Forum Pemred untuk itu mendukung peningkatan jurnalisme berkualitas di Indonesia.

Upaya ini diharapkan memotivasi dalam meningkatkan jurnalisme yang baik hingga secara resmi Forum Pemred meluncurkan jurnalismeberkualitas.id. Website tersebut merupakan situs agregasi berisi kumpulan berita berasal dari berbagai media mainstream yang telah dikurasi pemred masing-masing.

"Kemerdekaan pers harus dijalankan dengan baik melalui jurnalisme berkualitas sebagai hal yang harus dilakukan pers sampai kapan pun juga," kata Asydhad.

Sementara gagasan menyediakan pendanaan media disokong penuh oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid. "Itu merupakan cermin upaya gotong-royong memperkuat pers nasional untuk menghadapi industri platform digital yang liberal menawarkan informasi kepada publik," katanya. Arsjad mengakui industri pers nasional kini menghadapi kekuatan modal besar dari luar. Kadin dijanjikannya akan membantu konsolidasi sesama pemilik media.