sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Masih adakah yang bisa dipercaya di era post-truth?

Kamus Oxford menarik post-truth dengan dua peristiwa penting, yakni Brexit dan kemenangan Donald Trump.

Purnama Ayu Rizky
Purnama Ayu Rizky Selasa, 15 Jan 2019 11:36 WIB
Masih adakah yang bisa dipercaya di era post-truth?

Beberapa waktu lalu, tabloid Obor Rakyat diwacanakan akan terbit kembali jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kabar tersebut mencuat usai keluarnya mantan pemimpin redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dari bui.

Ketika pertarungan Pilpres 2014, tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Obor Rakyat, yang memuat tulisan bertajuk “1001 Topeng Jokowi” ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kasus ini masuk ranah hukum pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 22 November 2017 kemudian menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara untuk Setiyardi dan redaktur pelaksana Obor Rakyat Darmawan Sepriyossa.

Dalam perjalanannya, Jokowi pun kerap mengeluhkan hoaks yang menyerang dirinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, berita bohong Obor Rakyat hanya satu dari sekian banyak hoaks yang beredar di berbagai media, termasuk media sosial.

Masih segar dalam ingatan kita, kasus hoaks bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang “digoreng” kelompok Saracen.

Hoaks dan kebimbangan media

Sementara itu, di era post-truth (pasca-kebenaran) sekarang, munculnya hoaks menjadi sebuah hal yang tak terelakkan. Apalagi, kini setiap orang bisa menjadi agen produsen berita untuk dirinya, atau orang lain.

Lazimnya, era post-truth ditandai dengan publik yang abai terhadap sebuah fakta. Emosi lebih dominan.

Istilah post-truth dipopulerkan seorang dramawan dan novelis Serbia-Amerika Steve Tesich pada 1992 di The Nation, sebagai refleksi terhadap skandal Iran dan Perang Teluk. Kemudian, semakin populer saat kamus Oxford menarik post-truth dengan dua peristiwa penting, yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Frekuensi post-truth periode 2015-2016. (smhr.sociology.cam.ac.uk).

Menurut peneliti media Wisnu Prasetya Utomo dalam tulisannya “Selamat Datang di Era Post-Truth” di situs Remotivi, 5 Januari 2017, media pun dilanda kebimbangan untuk menghadapi pernyataan bohong dari para politikus.

Lulusan dari Jurusan Media and Communication di University of Leeds, Inggris ini pun menyebut, kebimbangan media paling kentara saat Pilpres Amerika Serikat pada 2016. Seringnya media di sana menyiarkan kebohongan dan klaim sepihak Donald Trump, membuat dia semakin populer, dan akhirnya menang sebagai presiden.

Sebab, berita bisa diperluas di media sosial. Oleh karena itu, orang bisa saja jadi percaya.

Pada Oktober 2018 di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, saya sempat berdiskusi dengan mantan jurnalis Los Angeles Times Maggie Farley. Ketika itu, saya mengeluhkan betapa sulitnya menangkal hoaks, terutama yang menyebar di grup-grup WhatsApp.

“Ya, ini memang konsekuensi logis dari hidup di era post-truth, dan saya tak mengatakan tindakan membedakan hoaks dan kebenaran sebagai sesuatu yang mudah,” kata Maggie, kala itu.

Lantas, bagaimana bila saya ingin mengajak orang untuk ikut menyudahi hoaks? Termasuk hoaks yang sangat mungkin diproduksi media arus utama. Bagaimana juga, bila yang saya ajak adalah anak-anak akhir generasi milenial dan Z, yang praktis mereka kebanyakan mengakses informasi dari internet.