Lagi anggaran janggal DKI, dari gunting rumput sampai tenis meja

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan temuannya soal anggaran janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020. 

Sekjen Fitra, Misbah Hasan, mengatakan selain temuan kejanggalan atas lem aibon oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ada sejumlah anggaran lain yang nilainya juga cukup fantastis yang tercantum dalam rancangan KUA-PPAS tersebut.

“Melihat rancangan KUA-PPAS DKI 2020, kami merasa ini janggal setelah adanya pemantik yaitu lem aibon. Kita kemudian ikut melakukan penyisiran terhadap dokumen KUA-PPAS yang kita dapatkan. Itu memang ternyata tidak hanya lem Aibon tapi item lain yang janggal,” kata Misbah di Kantor Populi Center, Jakarta, Rabu (6/11).

Temuan janggal tersebut, kata Misbah, terdapat pada sejumlah dinas antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Pada Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan, Misbah mengungkapkan, terdapat pengadaan buku folio untuk program wajib belajar 12 tahun yang menelan anggaran sebesar Rp78,8 miliar. Dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli lebih dari satu juta atau tepatnya 1.063.287 buah buku folio. 

Kemudian pada Dinas Kehutanan, Misbah menuturkan, pihaknya menemukan ada anggaran untuk pembelian gunting rumput atau dahan dengan nilai total Rp491 juta. Pengadaan gunting rumput itu tercantum untuk program pengelolaan pertamanan. 

“Sebesar Rp223 juta atau 1.324 buah gunting rumput/dahan terdapat di Suku Dinas Kehutanan Kota Jakarta Utara," ujar dia.

Selanjutnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang menganggarkan Rp 8,9 miliar untuk pengadaan 1.401 buah set alat olahraga tenis meja. “Beli tenis meja Rp 8,9 Miliar, ini yang mau dibeli 1.401 buah tenis meja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta," kata Misbah.

Adapun untuk pengadaan lem Aibon, Fitra mengungkap dana yang diajukan ternyata lebih banyak dari temuan PSI yang hanya senilai Rp82,8 miliar. Misbah menyebut, temuannya lebih besar karena pembelian tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD.

“Anggaran lem Aibon berdasarkan OPD tahun 2020 senilai Rp126,2 miliar. Lebih tinggi dari temuan PSI. Kita sisir karena kita punya banyak waktu," kata Misbah.

Selain itu, juga di Panti Sosial Perlindingan Bhakti Kasih senilai Rp10.120.000. Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta senilai Rp3.643.200. Kemudian, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Rp2.024.000. Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Rp2.024.000.

Selanjutnya, Biro Umum Rp1.619.200. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan senilai Rp1.012.000, RSUD Jati Padang Rp404.800, P2KGK Jakarta Barat Rp202.400, serta Kecamatan Pamcoran Jakarta Selatan Rp202.400.

“Ini seharusnya disikapi oleh Gubernur Anies Baswedan, jadi tidak hanya menyalahkan sistem e-budgeting-nya, tapi ini ada problem di karakter birokrasinya Anies, karakter integritas yang anti korupsi," katanya.

Di sisi lain, Misbah mengapresiasi rencana Gubernur Anies untuk meningkatkan atau upgrade sistem e-budgeting tersebut. Namun, yang paling penting adalah mengubah karakter birokrasi agar tidak korupsi.

"Kejanggalan anggaran seperti ini berpotensi korupsi, semuanya. Dan ini tidak hanya terjadi di Pemprov DKI, tapi di pemrov lainnya juga," kata Misbah.