Anggota Komisi VII DPR nilai BRIN recoki tupoksi BMKG

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) fokus pada tugasnya dan tak mencampuri urusan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perihal prakiraan cuaca ekstrem. Hal ini menururtnya demi menghindari kepanikan massal akibat penyebaran info yang tidak akurat.

"BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis dan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia. Sebab kalau setiap lembaga bekerja secara acak, akan membingungkan masyarakat," kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (29/12).

Mulyanto menyayangkan adanya miskomunikasi antara BRIN dan BMKG terkait informasi prakiraan adanya badai besar yang akan melanda Jabodetabek pada Rabu, 28 Desember 2022. Menurutnya, peristiwa itu tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak disiplin pada tugasnya masing-masing.

Miskomunikasi itu, sambung Mulyanto, harus jadi bahan evaluasi bagi BRIN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.  

"Ini adalah persoalan kewenangan BRIN dalam mendesiminasi hasil riset atau kajian ilmiah, khususnya terkait dengan kebencanaan, yang dapat memicu histeria publik. Sepengetahuan saya BRIN tidak memiliki kewenangan tersebut. Terutama mengumumkannya ke publik secara luas," katanya.

"Apalagi ternyata diketahui, bahwa statemen tersebut dibuat oleh pribadi peneliti BRIN. Ini makin ngawur," imbuh Mulyanto.

Politikus PKS itu meminta Kepala BRIN Laksana Tri Handoko untuk mendisiplinkan para penelitinya agar tidak terjadi hal serupa di masa depan. Sebagai badan riset harusnya BRIN bisa membuat alur koordinasi dan komunikasi yang baik.

"Ini sudah kasus yang kedua. Sebelumnya terkait dengan prediksi tsunami di Banten. Koordinasi dan sinergi menjadi penting dari lembaga riset dan penelitinya kepada lembaga yang berwenang menyampaikan ke publik seperti BMKG. Sehingga tidak muncul dualisme," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan memanggil BRIN dan BMKG terkait beda pernyataan soal prakiraan cuaca ekstrem. Menurutnya, DPR ingin memastikan kedua lembaga itu berkoordinasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan pernyataan ke publik dan tidak saling bertentangan.

"Nanti kita minta komisi teknis, dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG, untuk memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini saling mengintegrasikan data sebelum kemudian melemparkan ke masyarakat," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (29/12).

Menurut Dasco, integrasi data BRIN dan BMKG perlu dilakukan agar tidak membuat masyarakat bingung. Pernyataan yang berbeda antara dua lembaga tersebut justru menambah kecemasan masyarakat di tengah kondisi alam saat ini.

"Jadi, masyarakat yang was-was karena cuaca, tidak tambah was-was karena pernyataan yang mirip tetapi agak berbeda," ucap dia.