Belum ada keseriusan dalam penanganan persoalan anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan catatan terhadap visi misi paslon 01 Jokowi-Ma’ruf yang berkaitan dengan anak. KPAI menilai belum ada keseriusan dalam penanganan sejumlah persoalan anak di pemerintahan saat ini.

Komisioner Bidang Sipil dan Partisipasi Anak dan juga Ketua Tim Pemantauan atau pengawasan pelibatan anak dalam politik Jasra Putra, menerangkan, persoalan anak masih membutuhkan kehadiran negara. Bahkan KPAI telah melakukan survei untuk mengukur penanganan berbagai persoalan anak, khususnya di dalam tahanan anak,

“Dari 15 penjara anak, kami ambil 185 sampel. Negara belum hadir dan memberikan batuan maksimal terkait pelayanan hak dasar mereka,” katanya di Kantor Komnas HAM, Selasa (19/2).

Jastra menjelaskan, pendidikan anak benar-benar butuh bantuan yang serius di penjara anak. Pendidikan di dalam lapas tidak tersentuh pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat.

Ada kalanya, program yang dikembangkan pemerintah daerah tidak terintegrasi dengan lapas. Misalkan saja penjara melakukan pendidikan terhadap anak-anak, tetapi dinas pendidikan tidak mau bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, KPAI juga membuat catatan atas penanganan anak difabel yang dalam pemerintahan saat ini masih belum sepenuhnya membantu. Dalam peraturan pemerintah dan juga Undang-Undang, KPAI menilai belum adanya penyejahteraan secara merata bagi anak difabel.

Persoalan lainnya yang juga perlu diperhatikan, adalah keterlibatan anak dalam setiap pembangunan desa. KPAI menilai sebagai pihak yang akan merasakan dampak pembangunan lebih lama, anak tidak dilibatkan dalam setiap pembangunan desa.

“Kedua instrumen ramah anak ini menarik, karena ada UU tentang Desa. Keterlibatan anak dalam perencanaan termasuk evaluasi pembangunan desa yang melibatkan anak itu, belum muncul,” ucapnya.