Berhenti berperang usai tsunami menghantam

Perdamaian di Helsinki

Orang yang punya peran penting dalam perundingan antara Aceh dan Indonesia adalah Farid Husain. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Farid pernah bertugas menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon.

Di dalam bukunya, To See the Unseen: Kisah di Balik Damai Aceh (2007), Farid menulis, bencana gempa dan tsunami punya andil perundingan jadi lebih cepat.

“Bencana yang maha dahsyat dan tidak ada presedennya ini, tidak bisa tidak, makin membuka mata kedua belah pihak akan urgensi menuju perundingan. Proses menuju perdamaian yang saya turut merintisnya satu setengah tahun sebelumnya, seperti mendapat momentum percepatan,” kata Farid di bukunya itu.

Di dalam benaknya, Farid amat percaya, di pihak GAM sendiri sudah lelah berkonflik. Namun, karena khawatir dilabeli sebagai pengkhianat GAM, maka para kombatan GAM terpaksa terus angkat senjata.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman antara pihak GAM dan Indonesia di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. (Pdiaaceh.org).

“Ada pertanyaan di kalangan petinggi GAM setelah mengetahui Aceh luluh lantak akibat tsunami. Pertanyaan itu adalah mereka itu sedang berjuang untuk siapa?” tulis Farid.

Pertanyaan itu pun menyadarkan pimpinan GAM di Swedia untuk kembali berunding dengan Indonesia. Farid pun berkesimpulan, ada dua faktor utama yang mendorong pihak GAM mau berunding dengan Indonesia. Selain faktor GAM yang melihat adanya perbedaan pendekatan oleh pemerintahan Yudhoyono-Kalla terhadap masalah Aceh, tsunami pun jadi pemantiknya.

Perundingan menghabiskan 24 hari dalam lima putaran sejak akhir Januari 2005 hingga medio Juli 2005. Pada 15 Agustus 2005, menurut Fajriudin Muttaqin, dan kawan-kawan dalam Sejarah Pergerakan Nasional (2015), penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Indonesia dan GAM dilakukan di Helsinki, Finlandia.

Pihak Indonesia diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. GAM diwakili pimpinan delegasi GAM Malik Mahmud. Sementara fasilitatornya adalah mantan Presiden Finlandia dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative Martti Ahtisaari.

“GAM sepakat mendemobilisasi 3.000 pasukan militernya, GAM juga sepakat menyerahkan persenjataan sejak 15 September 2005 dan selesai 31 Desember 2005. Jumlah tentara Indonesia yang tetap berada di Aceh setelah relokasi 14.700 orang. Polisi di Aceh 9.100 orang,” tulis Fajriudin, dkk dalam Sejarah Pergerakan Nasional.

Setelah itu, negara mengakui keistimewaan dan kekhususan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sejatinya, hari ini rakyat Aceh bukan saja memperingati 14 tahun bencana tsunami. Tapi, mereka pun merayakan perdamaian di bumi Serambi Makkah.