Bupati Ikfina resmikan proyek jalan hingga tempat wisata

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan salah satu prioritas pada tahun anggaran 2022 merupakan pembangunan infrastruktur. Hal itu disampaikan Ikfina di sela-sela peresmian sejumlah proyek mulai dari betonisasi jalan hingga tempat wisata baru.

"Pada tahun anggaran 2022, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto," ungkap Ikfina, Kamis (4/5), di sela-sela peresmian proyek infrastruktur yang sekaligus dilakukan dalam rangka rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-730. 

Ikfina mengatakan, rasio persentase alokasi anggaran belanja infrastruktur terhadap dana transfer umum telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

"Rasio persentase alokasi anggaran belanja infrastruktur terhadap dana transfer umum yang diperhitungkan harus memenuhi porsi 40%. Rasio persentase alokasi anggaran belanja infrastruktur terhadap dana transfer umum yang diperhitungkan tahun 2022 sebesar 64,45%," jelasnya. 

Pada kesempatan kali ini, Ikfina meresmikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2022 yang secara simbolis akan diwakili oleh pembangunan antara lain, pelebaran jalan menuju standar ruas jalan Jatikulon-Kepuhanyar, Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar.

Proyek ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp3,163 miliar. Proyek ini mendukung pembangunan infrastruktur batas daerah dengan Kota Mojokerto.

Lalu, pemeliharaan PSU Perumahan Wikarsa Sejahtera, Desa Kenanten, Kecamatan Puri yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan anggaran P-APBD Tahun 2022 sebesar Rp340 juta. Proyek ini mendukung salah satu variabel penilaian MCP Korsupgah KPK.

Pembangunan Rumah Aman Anak Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran APBD Tahun 2022 sebesar Rp2,689 miliar. Proyek ini mendukung tempat rehabilitasi pemulihan trauma Anak Berhadapan Hukum (ABH), Anak Jalanan (Anjal), Pekerja Seks Komersial (PSK), dan para pelanggar sanksi sosial. 

Rumah Aman Anak sebagai tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Perka LPSK) Nomor 3 tahun 2011 pasal 1 ayat 4. 

Dengan prinsip Rumah Aman Anak itu responsibilitas, rahasia, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, sukarela dan kepastian waktu.

Pembangunan Jembatan Dinoyo, Kecamatan Jatirejo melalui Bantuan CSR (corporate social responsibility) PT. Calvary Abadi. Program CSR merupakan hal yang cukup menggembirakan karena sudah banyak pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto yang dapat berkomitmen dengan lingkungan sekitar. 

Pembangunan Wisata Desa Gelang Puri melalui Bantuan Keuangan (BK) Desa Tahun 2022 dengan anggaran Rp5 miliar. Proyek ini mendukung Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kabupaten Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 

Dalam kesempatan ini, Ikfina juga menyampaikan terima kasih kepada PT Calvary Abadi yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto. "Terima kasih kepada PT Calvary Abadi yang telah berkenan ikut serta dalam pembangunan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yaitu Pembangunan Jembatan Dinoyo," ungkapnya. 

Ikfina berharap, ke depannya banyak perusahaan lain yang juga turut bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk membangun Kabupaten Mojokerto lebih baik melalui CSR. 

"Harapan kami semoga PT Calvary Abadi dan perusahaan-perusahaan lainnya kedepan berkenan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk membangun Kabupaten Mojokerto melalui CSR. Masih banyak kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang belum bisa kami penuhi karena keterbatasan kemampuan fiskal Pemkab Mojokerto," tuturnya.