Dave: Pemerintah harus yakinkan dunia luar jika OPM teroris

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah Indonesia mulai aktif meyakinkan dunia luar bahwa Operasi Papua Merdeka (OPM) adalah teroris. Dia mendukung, pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kelompok separatis teroris (KST).

Dave mengungkapkan, pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata setelah tewasnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

"Pertama harus ambil tindakan tegas kepada KST dan meyakinkan seluruh dunia global bahwa mereka adalah kelompok teroris," kata Dave dalam diskusi Forum Alinea bertajuk "KKB, Teroris atau Bukan?", Kamis (29/4).

Menurut politikus Partai Golkar itu, dunia luar bertujuan menghentikan kegiatan OPM, termasuk akses pendanaan organisasi tersebut dari negara lain. Dave mengaku banyak tokoh OPM di luar negeri, khususnya Belanda aktif menyebarkan kampanye gerakan-gerakan Papua Merdeka. 

Selain itu, mereka juga melakukan penggalangan dana untuk gerakan OPM di Papua. "Bilamana dunia sudah mengakui bahwa mereka ini kelompok teroris, maka semua yang terlibat akan diproses hukum oleh negara masing-masing," ungkapnya.

Kendati demikian, Dave mengatakan, TNI/Polri harus tetap memberikan rasa nyaman dan aman terhadap penduduk Papua. Jangan sampai pengerahan pasukan ke Papua justru menimbulkan ketakutan dan hidup dalam ketakutan.

"Memastikan orang asli Papua mendapat akses pembangunan dan pembangunan SDM (sumber daya manusia), sehingga IPM (indeks pembangunan) meningkat. Karena survei terakhir, Papua ini IPM di Indonesia termasuk yang terendah, atau salah satu terendah. Ini menunjukkan sistem pendidikan di Papua belum merata," kata dia.

Selain itu, Dave juga mendorong pemerintah melakukan dialog dengan seluruh masyarakat Papua. Cara itu menurutnya telah sukses dilakukan dalam menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Salah satu sukses di Aceh karena pemerintah pusat melakukan dialog dengan seluruh masyarakat Aceh, sehingga proses perdamaian di Aceh benar-benar terjadi," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, pemerintah kini melabeli KKB di "Bumi Cenderawasih" sebagai teroris pasca-penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Papua, Mayjen Anumerta I Gusti Danny Karya Nugraha.

Sikap pemerintah terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua, terang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, tecermin dari pernyataan Ketua MPR hingga Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto. Pun mengklaim mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga DPRD setempat.

"Sejalan dengan pernyataan mereka itu semua, maka pemerintah menganggap, bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/4).