Polri masih akan menggodok penambahan jumlah personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Selain jumlah, penempatan pos-pos tugas juga akan menjadi poin yang masuk dalam pembahasan tersebut.
Kepala Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin Siregar mengatakan, pihaknya masih akan mengaji untuk melihat kebutuhan di wilayah tersebut dan kontur sosialnya. Meski kebutuhan setiap wilayah berbeda, lanjut Aswin, semua didasari untuk keamanan tanah air, termasuk di Papua.
“Ini adalah pertanyaan stratejik yang harus dikaji dan diskusikan oleh Densus dan berbagai stake holder terkait. Densus 88 memiliki komitmen untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tentunya,” kata Aswin kepada Alinea.id, Jumat (18/2).
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, personel Densus 88 akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Penambahan jumlah personel itu berada di angka 1.500 sampai 2.000 personel.
Dedi menyampaikan, penambahan jumlah personil Densus 88 tersebut, sebagai realisasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat satuan polisi antiteror tersebut. Dedi menjelaskan, penambahan jumlah personil Densus 88 tersebut, akan dilakukan bertahap sampai 2024.
“(Penempatan) 34 Polda, nanti dikaji berapa kebutuhan tiap-tiap Polda sesuai dengan potensi ancaman,” ujar Dedi saat dihubungi Alinea.id, Jumat (18/2).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit meminta Densus 88 Antiteror Polri harus melakukan pemantauan perkembangan terorisme Internasional. Sehingga, ucap Sigit, kedepannya detasemen berlambang burung hantu itu akan bisa beradaptasi dan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi segala bentuk tantangan yang ada kedepannya.
“Maka Pemerintah setuju terhadap usulan kita pengembangan struktur Densus 88 Antireror Polri. Alhamdulilah Perpres ditandatangani dan saat ini kita memiliki lima bintang satu. Dan harapan kita tak berhenti dan kita akan kembangkan. Jumlah personel 3.701, saya harapkan berkembang dan bisa dua kali lipat," kata Sigit dalam keterangan, Rabu (16/2).
Menurut Sigit, tantangan tersebut adalah beradaptasi dengan pesatnya kemajuan perkembangan teknologi informasi (TI). Sebab terkadang teknologi dapat dimanfaatkan oleh para kelompok terorisme.
Maka dari itu, Sigit menyarankan, Densus 88 Antiteror Polri harus bisa bersinergi dengan seluruh institusi terkait di dalam negeri. Tidak hanya institusi namun juga tokoh agama, tokoh masyarakat maupun dengan negara lain.
Sigit mengingatkan sejumlah agenda nasional dan internasional yang bisa menjadi perhatian bagi Densus 88. Agenda itu ialah MotoGP di Sirkuit Mandalika, NTB hingga rangkaian Presidensi G20.
Sigit menyampaikan kinerja Densus 88 Antireror Polri selama ini telah memengaruhi penurunan indeks terorisme sebanyak 52,22 % yang dimana target dari RPJMN sebesar 54,36 %. Tak hanya itu, hal itu juga berdampak pada indeks risiko pelaku terorisme yang saat ini berada di angka 30,29 % dari target RPJMN 2020-2024 senilai 38,14 %.