logo alinea.id logo alinea.id

Din Syamsuddin: People power merupakan konsekuensi demokrasi

Aparat keamanan seharusnya juga menghadapinya dengan sikap damai dan mengayomi.

Hermansah
Hermansah Senin, 20 Mei 2019 03:48 WIB
Din Syamsuddin: People power merupakan konsekuensi demokrasi

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan people power merupakan konsekuensi demokrasi, tidak melanggar konstitusi serta tidak boleh dihalang-halangi.

"Tetapi syaratnya people power itu merupakan aksi damai, tanpa kekerasan dan tidak terjebak anarkisme," kata Din seusai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu.

Menurut Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, aparat keamanan seharusnya juga menghadapinya dengan sikap damai dan mengayomi.

Ia tidak setuju people power yang memaksakan kehendak dan berakhir chaos, karena hanya akan membuat sesama muslim berhadapan.

"Harga sosialnya terlalu mahal. Itu sikap saya. Saya pendukung perdamaian," katanya.

Ia juga menegaskan tidak setuju jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) didelegitimasi, namun jika KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bekerja atas mandat konstitusi itu tidak menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel maka hasilnya cacat konstitusi.

Kecurangan dalam pemilu, harus diselesaikan dan diverifikasi. Kalau kecurangan tidak terbukti maka tuduhan itu adalah fitnah, tetapi kalau benar maka itu merupakan musibah dan tidak bisa dianggap remeh.

"Awalnya dikira human error, tapi begitu akhirnya menumpuk, ini bukan kealpaan manusia lagi, ini harus diverifikasi," katanya.

Sponsored

Sementara aparat Kepolisian Lumajang mencegah pergerakan massa yang akan mengikuti aksi "people power" di Jakarta dengan melakukan patroli skala besar di Terminal Minak Koncar dan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu.

"Petugas melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan khususnya elf dan bus di Terminal Minak Koncar Lumajang untuk memastikan tidak ada pergerakan massa yang bergerak ke Jakarta untuk aksi 'people power'," kata Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban di Lumajang.

Aparat melakukan penyekatan di jalur-jalur provinsi yang dilalui oleh kendaraan bus dan memantau beberapa perusahaan otobus, dan agen-agen tiket untuk tidak melayani pemesanan massa yang akan bergerak ke Jakarta mengikuti kegiatan people power yang dinilai melanggar aturan.

"Selain itu, patroli skala besar yang melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP terus dilakukan untuk cipta kondisi mengantisipasi adanya gerakan-gerakan simpatisan people power yang bergerak di wilayah Lumajang," tuturnya.

Rencana aksi mengatasnamakan gerakan rakyat atau people power yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas atas hasil pemilu serentak 2019 telah ramai muncul di media sosial untuk mengajak masyarakat Indonesia ikut dalam aksi tersebut yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019.

"Gerakan people power adalah gerakan inkonstitusional karena bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dan siapapun yang mengikuti gerakan tersebut dapat dikatakan terlibat makar," ujarnya.

Arsal menjelaskan proses pemilu serentak 2019 sudah berjalan trasparan, jujur, adil dan demokratis, namun setiap elemen boleh menggugat hasil pemilu selama memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Hasil pantauan saya, setiap tahapan pemilu serentak sudah dilakukan secara transparan sehingga sekecil apapun bentuk kecurangan mudah untuk diketahui," ucapnya.

Ia mengimbau warga Lumajang untuk tidak mudah terprovokasi terhadap ajakan melakukan aksi people power, sehingga diharapkan kondisi di Kabupaten Lumajang tetap kondusif dan warga tidak terpengaruhi ajakan untuk berangkat ke Jakarta.

"Kami juga mendatangi kantor perusahaan otobus dan agen travel untuk melarang pemesanan bus yang berangkat ke Jakarta dalam rangka aksi massa 'people power' itu," katanya, menambahkan. (Ant)