DPR bakal panggil Sandiaga Uno terkait tiket masuk ke Taman Nasional Komodo

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pereira mengatakan, akan meminta Komisi X DPR untuk mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terkait polemik tiket masuk Rp3,7 juta per tahun ke kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Selain Sandiaga, juga perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dan PT Flobamor untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR.

Diketahui, dampak kenaikan tiket masuk ke TNK membuat asosiasi pariwisata Labuan Bajo melakukan aksi mogok massal selama sebulan. 

"Kami akan mengagendakan RDP pada masa sidang yang akan datang," kata ujar Andreas Pareira dalam keterangannya, Rabu (9/8).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo dipicu oleh dua hal, pertama, karena kenaikan tarif ke Taman Nasional Kawasan Wisata Komodo yang drastis yakni sebesar Rp3,75 juta. 

Kenaikan tarif tersebut, kata Andreas, membuat para pelaku wisata di Labuan Bajo khawatir karena akan berimbas pada berkurangnya kunjungan wisatawan. 

"Yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo," kata Andreas.

Andreas menilai kekhawatiran ini wajar karena para pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerrah lain benar-benar terpukul oleh pandemi. 

"Kedua, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke Pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan," ungkap dia.

Namun, tarif masuk ke Pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp3,75 juta dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelasan Pemda NTT. 

"Penjelasan ini tampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata," jelas Andreas.

Andreas mengatakan, soal urgensi konservasi untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar semua telah sepakat, sebab hal itu memang untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar. 

"Namun, penyebab mogok massal ini juga tampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," kata Andreas.

Andreas juga mengusulkan, agar Pemprov NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo. 

"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores," pungkasnya.