Pemerintah diminta beri petani sawit insentif selama pelarangan eskpor CPO

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta pemerintah meminimalisasi risiko kebijakannya bagi rakyat kecil, khususnya petani sawit. Menurutnya, petani harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor tersebut berlangsung. 

"Jangan dibiarkan menjadi korban kebijakan Pemerintah. Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (12/5). 

Sejak diberlakukan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya dua pekan lalu, harga jual migor curah mulai bergerak turun. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menyebutkan, hingga 11 Mei 2022, harga migor curah sedikit turun menjadi Rp19.100 per kilogram dari sebelumnya Rp20.100 per kilogram. Namun, harga ini masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.500 per kilogram.

Mulyanto memperkirakan adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut hingga dua bulan ke depan. Sebab, daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). 

Para pakar menyebut rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari. Sedang kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.

"Jadi paling tidak, efek larangan eskpor CPO ini akan muncul secara signifikan pada 6 minggu ke depan. Itu waktu yang tidak pendek. Karena risiko yang harus ditanggung dari kebijakan larangan CPO tersebut sangat mahal," kata politikus PKS ini. 

Untuk itu, Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri agar bekerja ekstra keras. "Jangan business as usual. Setiap hari argometer risiko kebijakan jalan terus," ucap dia.

Sebagai informasi, harga TBS petani rakyat sudah anjlok. Di Riau, sebagai daerah lumbung sawit nasional, Tim Penetapan harga TBS untuk periode 11-18 Mei 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp972,29 per kg menjadi Rp2.947,58 per kg.  Bisa dibayangkan harga TBS untuk daerah-daerah lain yang tidak punya program kemitraan sawit. Total petani sawit sekitar 2,67 juta kepala keluarga 

Sementara, devisa negara hilang sebesar Rp27 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari dari ekspor sawit. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut.  Termasuk kekhawatiran nasib 16.2 juta pekerja industri sawit.