sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

FPI anggap pencopotan baliho politis, bentuk teror

FPI sayangkan pelibatan TNI hanya untuk mencopot baliho.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 20 Nov 2020 14:39 WIB
FPI anggap pencopotan baliho politis, bentuk teror
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 557.877
Dirawat 77.969
Meninggal 17.355
Sembuh 462.553

Instruksi pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab, dinilai kebijakan bernuansa politis dan bentuk teror untuk menakuti-nakuti organisasi masyarakat tersebut. Hal ini dilontarkan Juru Bicara FPI, Munarman, menanggapi pengakuan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman soal instruksi pencopotan baliho di Petamburan.

Munarman menilai, instruksi pencopotan baliho itu termasuk tugas TNI berupa operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam regulasi. Instruksi OMSP, sambung dia, hanya dapat diperintahkan oleh Presiden.

Merujuk Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kata Munarman, operasi tersebut didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara.

"Nah, rakyat tentu tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya, itu OMSP, dimana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara," tutur Munarman, kepada Alinea, Jumat (20/11).

Menurutnya, rakyat dapat memahami dalang yang menginstruksikan TNI untuk melakukan OMSP berupa pencopotan baliho di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI," ujarnya.

"Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgen menurut Presiden adalah masalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI," imbuh Munarman.

Dia mengapresiasi langkah TNI yang mencopot baliho saat negara berjibaku mengamankan Papua dari kelompok kriminal bersenjata.

Sponsored

"Bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang enggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun," lanjutnya.

Bagi dia, amat disayangkan pasukan elite dikerahkan hanya untuk mencopot baliho. "Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elite itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakuti-nakuti rakyat," pungkas Munarman.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku telah memerintahkan pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab. Bahkan, dia mengancam membubarkan FPI.

"Berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya," katanya setelah menggelar apel dalam persiapan antisipasi banjir dan Pilkada 2020 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Prajurit TNI terpaksa turun tangan karena baliho tersebut kembali dipasang setelah beberapa kali dicopot oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Menurut Dudung, pemasangan baliho semestinya taat terhadap hukum, membayar pajak, dan sesuai dengan lokasi yang ditentukan.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya," tutur Dudung.

Dia mengancam akan membubarkan FPI jika terus bertindak semaunya sendiri. Bahkan, akan menurunkan semua baliho bergambar Habib Rizieq Shihab yang dipasang sembarangan.

"Kalau perlu FPI itu bubarkan saja. Ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho-baliho yang mengajak revolusi akhlak. Saya peringatkan dan saya tidak akan segan-segan menindak dengan keras," ujar Dudung.

Berita Lainnya