Fraksi PDIP DPRD Jakarta juga tolak rencana pengetatan PSBB

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta kepada Gubernur Anies Baswedan menghentikan dan membatalkan rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total/ketat.

"Menghentikan aktivitas masyarakat di semua bidang hanya akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB  awal yang diterapkan tanpa dibarengi kebijakan solusi dari Pemda DKI Jakarta. Apalagi kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikordinasikan/dikomunikasikan serta masukan dari/ ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan (stakeholder)," papar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9).

Gembong menjelaskan, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat yang dikomandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid-19 di seluruh lapisan dan jenjang. Persoalannya bahwa hal tersebut belum tampak nyata signifikan ditempuh Pemda DKI Jakarta.

Jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total/ketat, dia menilai, tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Apalagi dinamika perekonomoan tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.

"Di masa pandemi Covid-19 ini, Gubernur Anies Baswedan harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan 'negarawan'. Kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara “pencegahan Covid-19 dan ekonomi, terasa lebih mencerminkan sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai 'politisi'. Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," papar dia.