Gubernur Anies Baswedan usul tarif MRT dihitung per kilometer

Besaran tarif moda raya terpadu (MRT) hingga kini belum ditentukan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar tarif MRT diberlakukan dengan hitungan rupiah per kilometer.

"Jadi tarifnya itu menyesuaikan jarak tempuhnya. Di tiap titik keberangkatan dan kedatangan itu nanti akan menentukan berapa besarannya," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/3).

Anies memperkirakan tiap penumpang MRT akan dikenakan Rp1.000 per kilometer jika mengacu skema tersebut. Artinya, tiap penumpang bisa dikenakan tarif sebesar Rp15.000 lebih per perjalanan MRT dari Lebak Bulus-Bundaran-HI karena memiliki panjang lintasan 15,7 kilometer. 

"Ini saya bicara ancer-ancer dulu, nanti kalau sudah selesai pembahasannya akan ada tabelnya dari tiap titik itu berapa harganya sampai titik berikutnya," kata Anies.

Sementara itu, tim perumusan tarif Pemprov DKI mengusulkan ke DPRD alokasi subsidi sebesar Rp672 miliar untuk tarif MRT dalam sembilan bulan ke depan. 

Usulan tersebut untuk menjangkau nilai subsidi sebesar Rp21.659 per penumpang. Dengan subsidi tersebut, tiap penumpang akan dikenakan tarif Rp10.000. Pemprov mengestimasikan sebanyak 65.000 penumpang MRT per hari.

Tarif LRT

Untuk LRT, tim tarif mengusulkan alokasi pemberian subsidi sebesar Rp327 miliar. Usulan tersebut untuk menjangkau nilai subsidi sebesar Rp35.655 per penumpang. 

Dengan subsidi tersebut tiap penumpang akan dikenakan tarif Rp6.000 untuk rute LRT Kelapa Gading-Velodrome. Pemprov mengestimasikan akan ada sebanyak 14.255 penumpang per hari.

Pemborosan 

Sebelumnya, Ketua Komisi C yang membidangi keuangan, Santoso menyebut ada pemborosan dari usulan pemberian subsidi tersebut. Apalagi hitung-hitungan yang disajikan belum relevan karena PT MRT Jakarta belum menghitung besaran subsidi ketika jumlah penumpang berada di atas estimasi. 

Sementara, PT MRT dalam rapat menjelaskan bahwa ketika penumpang lebih banyak dari estimasi maka akan mengurangi subsidi yang diberikan. "Ini yang kita ingin agar mereka berhitung," kata politikus Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian Abdurrahman Suhaimi mengatakan MRT dan light rail transit (LRT) yang telah disubsidi diberikan hanya kepada warga pemegang KTP DKI.

Klasifikasi tersebut terpaksa diusulkan jajarannya pada rapat pembahasan tarif MRT dan LRT, mengingat besarnya beban yang harus ditanggung APBD pada usulan subsidi yang disampaikan tim penentu tarif.

"Kalau subsidinya untuk DKI saja maka akan berkurang. Kita minta Dinas Perhubungan dan Dinas terkait untuk menghitung itu segera," ungkap politukus PKS itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan meresmikan pengoperasian seluruh rangkaian moda itu di akhir pekan mendatang, Minggu (24/3).