Polri: Hingga Juni 2019, terjadi 26 konflik akibat media sosial

Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri Irjen Agus Andrianto menyatakan kelompok-kelompok tak bertanggung jawab banyak menggunakan media sosial untuk mengganggu stabilitas masyarakat. Hal ini terbukti dari penyebaran konten negatif yang menyebabkan terjadinya konflik sosial.

"Sampai dengan bulan Juli tahun 2019 telah terjadi 26 peristiwa konflik sosial, yang salah satunya diakibatkan karena pengaruh media sosial," ujar Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

Sementara itu, dia melanjutkan, terjadi 29 konflik sosial pada 2018. Dia mengatakan, sejumlah konflik terjadi dalam rangkaian pelaksanaan pilkada serentak. 

Karena itu dia mengingatkan tak terjadi hal serupa pada gelaran Pilkada 2020. Hal ini penting karena media sosial dapat dengan mudah digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk untuk mengganggu stabilitas keamanan.

Menurut Agus, pelaku terorisme juga gencar membangun jejaring di media sosial. Bukan tak mungkin, kata dia, kelompok teroris memanfaatkan media sosial untuk merusak kontestasi politik tersebut.

"Sabotase dan ancaman kejahatan terorisme juga berpotensi menjadi gangguan pada penyelenggaraan agenda nasional tersebut," katanya.

Agus mengakui perkembangan teknologi memunculkan tantangan dengan maraknya ancaman yang mengganggu stabilitas masyarakat. Salah satunya adalah tingginya peredaran hoaks atau berita bohong yang disebar melalui media sosial.

Menurutnya, sebagian masyarakat tak dapat menyikapi dengan baik perkembangan teknologi yang menyajikan kecepatan dan keterbukaan informasi. Sebagian pihak justru mengabaikan batasan dan tidak memperhatikan kaidah atau norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dia berharap masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat perlu lebih dulu memastikan kebenaran informasi yang mereka dapat di media sosial, sebelum menyebarkannya kepada orang lain.