Jaga wilayah perbatasan, DPR berikan 3 usul untuk pemerintah

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta pemerintah lebih serius menjaga teritorial negara di perbatasan dengan meningkatkan kapasitas patroli. Pangkalnya, masih banyak kapal asing yang masuk ke wilayah RI sehingga merugikan secara ekonomi dan mengancam kedaulatan.

"Terutama di wilayah Laut Natuna Utara, perlu ada konsentrasi yang lebih besar untuk melakukan patroli. Wilayah ini berdekatan dengan zona sengketa di Laut China Selatan (LCS) antara China dan negara-negara ASEA," katanya kepada Alinea.id, Kamis (16/9).

"Beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard China masuk wilayah Indonesia. Jika Indonesia tidak bisa menujukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia," sambungnya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR pada Senin (13/9), Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkapkan, ratusan bahkan ribuan kapal Vietnam hingga China menerobos masuk wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara. Ini berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dari udara.

Sukamta lantas mengusulkan tiga pendekatan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pertama, memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla, yang kini hanya ada 10 kapal dan dinilai tidak proprosional dalam menjaga wilayah laut yang luas.

"Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard. Ini untuk mendukungan cakupan patroli yang selama ini dilakukan," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kedua, memperkuat koordinasi keamanan laut dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki. Kerja sama yang telah dilakukan Bakamla dengan TNI AU guna patroli udara dianggap sudah bagus dan perlu diperkuat.

"Bakamla juga bisa bekerja sama dengan Lapan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara," sarannya.

Ketiga, meniru strategi China yang mengerahkan milisi laut dalam sengketa di LCS. Sukamta mengatakan, Indonesia memiliki banyak nelayan andal yang bisa dilibatkan untuk ikut mengamankan Laut Natuna Utara.

"Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia," pungkas legislator asal Yogyakarta itu.