Kejagung fasilitasi konsultasi hukum gratis melalui Halo JPN

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat untuk mengetahui solusi dari permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Pencerahan itu didapatkan melalui program Halo JPN yang dapat diakses melalui internet.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Feri Wibisono mengatakan, Halo JPN akan digulirkan pada bulan ini. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, di antaranya masalah pertanahan, hukum waris, legal drafting, dan hukum pernikahan.

“Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Di mana dalam website tersebut, masyarakat dapat melakukan tanya jawab permasalahan hukum yang dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma,” kata Feri dalam keterangan, Selasa (10/5).

Feri menyampaikan, pedoman bagi JPN telah disiapkan untuk melayani masyarakat dalam menjawab persoalan hukum yang dijalani. Persisnya masyarakat akan berhubungan dengan pihak jaksa di Kejaksaan Agung maupun kejaksaan tinggi.

“Dan juga dalam Halo JPN ini, masyarakat dapat menghubungi Kejaksaan Agung dan kejaksaan tinggi,” ujar Feri.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memberikan apresiasi positif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) yang tahun ini semakin intens menggelar in house training bagi para Jaksa Pengacara Negara. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman bidang Perdata dan TUN. 

Burhanuddin mengimbau agar materi yang diajarkan kepada para JPN diperkaya juga dengan materi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JPN. Apalagi yang belum pernah diajarkan dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

Pengajaran yang dimaksud seperti dilatih dan diajarkan bagaimana memiliki skill dalam melakukan penagihan . Kompetensi tersebut sebagai salah satu kegiatan rutin JPN di daerah.

Burhanuddin memberikan apresiasi setingi-tingginya kepada jajaran perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Lantaran sampai saat ini telah mampu melaksanakan pengembalian, pemulihan, dan penyelamatan keuangan negara dengan baik.