sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kejaksaan periksa Bea Cukai, Kemenperin dan Kemendag di kasus impor baja

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi.

Immanuel Christian
Immanuel Christian Selasa, 10 Mei 2022 18:48 WIB
Kejaksaan periksa Bea Cukai, Kemenperin dan Kemendag di kasus impor baja

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap enam orang, dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi impor baja. Keenam orang yang diperiksa semua berasal dari unsur pemerintah yakni Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

“Diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai 2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan resminya, Selasa (10/5).

Para saksi yakni Bakhroni selaku Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya, Rina Octaria selaku Investigator Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan RI, serta Budi Susantoso selaku Direktur Industri Logam periode 2020 sampai dengan 2022 pada Kementerian Perindustrian RI. 

Saksi keempat ialah Wulan Aprilianti Permatasari selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI, Dini Hanggandani selaku Pemproses Pertimbangan Teknis periode 2019 sampai 2020 pada Ditjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian RI, dan terakhir Danil Zuhri Akbar selaku Pemproses Pertimbangan Teknis periode 2019 sampai 2020 pada Ditjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian RI.

Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang saksi. Mereka adalah ITR selaku Vice President Legal PT NS Bluescope Indonesia dan AC selaku Tenaga Ahli di Bagian Development System pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

"Pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, penyidik juga memeriksa tiga orang lainnya dalam kapasitas sebagai saksi. Ketiganya adalah Kepala Personalia dan Umum PT Bukit Jaya Perkasa Puspo Suwedi dan karyawan PT Meraseti Logistik Taufik, dan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Catur Mitra Sukses Makmur Suryo Purnomo.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya," ujarnya.

Sponsored

Terkait perkara ini, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi mengatakan, penyidik hendak mendalami dugaan pemberian izin dan rekomendasi impor baja, dan besi dari kementerian itu. Penyidik juga tengah mendalami modus gratifikasi di sana.

Beberapa waktu lalu, Supardi menjelaskan, kecurigaan penyidik semakin terang setelah ditemukan baja yang diimpor adalah berjenis alloy. Baja ini merupakan bahan dasar sebagai bagian dari sistem kekerasan pelindung kendaraan.

Berdasarkan data yang dimiliki, penggunaan baja impor seperti fungsinya itu hanya berkisar di 2%. Sementara, berdasarkan hasil evaluasi, totalnya, ada belasan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus ini, namun ia tak merinci, nama belasan perusahaan itu. Enam perusahaan sebelumnya adalah PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera dan PT Perwira Adhitama. 

“Itu (baja) kan fungsinya untuk mobil, sekarang banyak yang namanya baja impor, ini untuk apa kok banyak beredar kok enggak digunakan sesuai fungsinya malah digunakan untuk bangunan. Kan ada baja karbon dan baja alloy, itu kelompoknya alloy,” kata Supardi kepada Alinea.id, Kamis (14/4).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi impor baja, terkait dengan dugaan adanya pemanfaatan program Pembangunan Strategis Nasional (PSN) 2016-2021. Pemanfaatan program PSN dalam impor baja, dan besi tersebut, disinyalir merugikan negara, dan perekonomian negara. 

Berita Lainnya