Covid-19 bisa membuat kemiskinan membengkak jadi 33,24 juta

Krisis berulangkali menimpa Indonesia. Sempat terhuyung-huyung, negeri ini kembali tegak ke jalur pemulihan. Akan tetapi situasi yang dihadapi Indonesia kala menghadapi pandemi Covid-19 saat ini lebih kompleks. Juga lebih rumit apabila dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008 atau 1997-1998.

Pada 2008, problem bersumber dari sektor keuangan. Sedangkan krisis 1997-1998 bermula dari sektor perbankan yang kemudian menjalar menjadi krisis multidimensi. Sekarang, tatkala berperang melawan Covid-19, Indonesia dihadapkan pada masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan secara bersamaan.

Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang terancam, pengangguran dan kemiskinan juga bisa membengkak. Dalam skenario terburuk, pukulan pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi bisa menambah jumlah orang miskin baru sebanyak 8,5 juta jiwa. Jumlah ini setara seperempat lebih penduduk Malaysia.

Perkiraan itu terekam dalam riset terbaru SMERU Research Institute yang dipaparkan secara daring, Selasa (21/4) kemarin. Ada tiga skenario yang dibuat. Riset SMERU memprediksi lonjakan angka kemiskinan berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi: ringan, moderat, dan berat.

Dalam skenario paling ringan, yakni pertumbuhan ekonomi 4,2%, angka kemiskinan diperkirakan naik menjadi 9,7% atau bertambah 1,3 juta orang. Pada skenario moderat, jika perekonomian tumbuh 2,1%, jumlah orang miskin bertambah 3,9 juta orang. Adapun dalam skenario terburuk, yakni pertumbuhan ekonomi hanya 1%, penduduk miskin bertambah 12,4% atau setara 8,45 juta orang.

“Pandemi Covid-19 akan menghapus kemajuan dalam mengurangi kemiskinan dalam satu dekade,” kata peneliti SMERU Research Institute Asep Suryahadi dalam diskusi daring, Selasa (21/4) kemarin.

Berdasarkan data Angka Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah dikalkulasi silang dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, jumlah orang miskin di Indonesia per September 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa atau 9,22%. Prestasi angka kemiskinan di bawah satu digit ini dicapai sejak 2018.

Tambahan orang miskin versi Menkeu

Angka kemiskinan bakal meningkat juga diyakini oleh pemerintah. Ini terjadi seiring laju perekonomian yang diramalkan bakal sulit pada tahun ini akibat Covid-19.

“Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa (14/4).

Sri Mulyani menyebut, sebanyak 1,1 juta orang berpotensi menjadi miskin. Bahkan, angka itu bisa naik lebih banyak lagi jika kondisi kian memburuk. “Dalam skenario berat, (angka kemiskinan) bisa naik 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat kita akan 3,78 juta orang,” kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, tingkat pendapatan domestik bruto (PDB) terancam menurun signifikan. “Untuk GDP saat ini (kita) mengestimasi dalam kondisi berat dan sangat berat. Base line kita di 5,3% akan mengalami tekanan akan turun pada level di 2,3%. Bahkan dalam situasi sangat berat mungkin menurun sampai negatif growth,” kata dia.

Menurut Sri Mulyani, hal ini pasti akan berdampak pada aspek sosial dan pembangunan di Indonesia. Pada akhirnya, angka kemiskinan juga akan meningkat.

BLT buat yang rentan miskin

Jumlah penduduk miskin selalu meningkat setiap krisis terjadi. Namun, kata Asep, risiko lonjakan penduduk miskin akibat Covid-19 akan jauh lebih tinggi. Ia menyarankan, perlindungan sosial jangan hanya untuk penduduk yang sudah miskin, tetapi juga menyasar penduduk yang rentan miskin.

Mereka ini, kata Asep, adalah penduduk kelas menengah bawah. Semula, mereka tidak termasuk dalam golongan orang miskin. Makanya, mereka tidak menjadi sasaran program antikemiskinan. Posisi mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Ketika ada krisis, mereka jatuh menjadi orang miskin baru.

Pelindungan sosial bagi calon kelas menengah diperlukan guna mencegah lonjakan penduduk miskin akibat pandemi Covid-19. Kelompok calon kelas menengah merupakan penduduk miskin dan rentan miskin yang telah keluar dari garis kemiskinan dan akan masuk ke kelas menengah.

Menurut Bank Dunia, rata-rata pengeluaran kelompok ini berkisar Rp532.000-Rp1,2 juta per orang per bulan. Di Indonesia, calon kelas menengah diperkirakan mencapai 115 juta orang.

Sejauh ini program jaring pengaman sosial untuk penanganan Covid-19 baru mencakup sekitar 15-25% penduduk termiskin. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, sementara program Kartu Sembako untuk 20 juta penerima manfaat.

Dalam laporannya, SMERU menggarisbawahi pentingnya pemerintah segera membuat program perlindungan sosial yang lebih meluas. Tidak hanya untuk kelompok miskin yang saat ini terdata dan mendapat bantuan PKH atau Kartu Sembako. Tetapi juga untuk kelas rentan miskin dan menengah yang kehilangan nafkah.

Sumber daya yang dikerahkan untuk mewujudkan program perlindungan sosial ke depan harus lebih besar. Agar langkah perlindungan sosial ini efektif, laporan SMERU menyarankan Indonesia untuk belajar dari kebijakan sejumlah negara lain atau belajar dari krisis masa lalu di negeri ini. Salah satu yang disarankan adalah bantuan langsung tunai (BLT) atau yang biasa disebut cash transfer.

Antara Batuna dan Jamesta

Perlunya BLT sebagai penyelamat pekerja informal juga disampaikan oleh Perkumpulan Prakarsa. Dalam policy brief-nya, 8 April 2020, lembaga riset dan analisis kebijakan publik ini menjelaskan bahwa jaring pengaman sosial yang disusun pemerintah masih belum cukup. Karena pemerintah belum mengeluarkan program bantuan tunai tanpa syarat (unconditional cash transfer) pada masa pandemi virus korona.

Bantuan ini harus menyasar seluruh lapisan masyarakat. Bantuan akan menciptakan kemandirian warga dalam menentukan pilihan-pilihan konsumsinya. Bantuan ini juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif bersamaan dengan aktivitas konsumtif. Bagi Prakarsa, bantuan tunai tanpa syarat menciptakan mekanisme distribusi sumber daya ekonomi secara lebih adil dan merata dengan cara-cara yang bermartabat.

Prakarsa mengusulkan dua skema. Pertama, bernama Bantuan Tunai Korona atau Batuna. Batuna merupakan bantuan dalam skenario minimum. Bantuan mempertimbangkan aspek kemampuan fiskal pemerintah, memprioritaskan rumah tangga miskin, rumah tangga kurang mampu dan rumah tangga terdampak pandemi, dan menambal “exclusion error” program perlindungan sosial yang sudah berjalan.

Bantuan ini ditujukan bagi 10 juta rumah tangga miskin, rumah tangga tidak mampu dan rumah tangga terdampak pandemi virus korona. Batuna diberikan selama 6 bulan, dari April hingga September 2020, dengan nominal Rp2 juta/rumah tangga/bulan. Skema ini hanya membutuhkan dana Rp120 triliun.

Kedua, Jaminan Penghasilan Semesta atau Jamesta. Ini merupakan bantuan penghasilan dasar tanpa syarat bagi semua warga dalam skenario optimum. Bantuan mempertimbangkan aspek pengerahan sumber daya fiskal secara optimal untuk perlindungan sosial, mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran, aspek kecepatan dan ketepatan, semua warga menerima, memperkuat relasi sosial dan pemerataan yang berkeadilan, menghindari “exclusion error” secara total; dan konsolidasi perlindungan sosial yang beragam.

Jamesta menyasar semua warga usia produktif, berusia 15-64 tahun, dan semua warga usia lanjut usia atau lebih 65 tahun. Total warga penerima sebanyak 203 juta jiwa, terdiri dari 185 juta jiwa usia produktif dan 18 juta jiwa lanjut usia. Jamesta dikucurkan selama 3 bulan, April – Juni 2020, dengan nominal Rp500.000 per individu per bulan. Skema ini membutuhkan anggaran sebesar Rp304,5 triliun.

Menurut Ah Maftuchan, Direktur Esekutif Perkumpulan Prakarsa, perlindungan sosial pada era pandemi virus korona harus komprehensif. 'Kail' dan 'ikan' harus diberikan bersamaan dalam jumlah memadai.

"Program bantuan tunai yang ada saat ini belum fit dengan krisis multidimensi yang dipicu pandemi. Agar daya beli terjaga, standar hidup layak terjaga, dan kebahagiaan dapat diwujudkan, pemerintah harus segera mengeluarkan program bantuan tunai tanpa syarat," tulis Maftuchan.