Kemlu diminta lindungi WNI di tengah memanasnya konflik Taiwan-China

Pemerintah diminta memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 300.000 warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan. Pangkalnya, ketegangan dengan China kian meningkat menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taipe.

"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300.000 WNI yang ada di Taiwan, terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata, seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, dalam keterangannya, Sabtu (6/8).

Politikus Partai Golkar ini pun meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mematangkan rencana kontingensi guna mengantisipasi perkembangan di Taiwan. Apalagi, terdapat beberapa faktor yang berbeda antara Taiwan dengan negara-negara lainnya, misalnya perwakilan Indonesia di Taiwan hanya lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.

"Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita. Apalagi, jumlah fantastis, 300.000. Itu bukan jumlah yang sedikit. Maka, mematangkan rencana-rencana kontingensi sudah pasti harus dilakukan," ucapnya.

Christina menerangkan, terdapat sekitar 237.000 pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan dan tersebar di berbagai municipalities. Pun ada yang berangkat tanpa menggunakan skema pengiriman PMI, khususnya yang menjadi anak buah kapal letter of guarantee (ABK LG).

"Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka, tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," tuturnya.

Kemlu sebelumnya mengklaim, sekitar 300.000 WNI di Taiwan dalam kondisi aman menyusul kunjungan Nancy Pelosi dan memicu kemarahan China.

"Saat ini, kondisi WNI di Taiwan masih tetap tenang dan aman. Insya Allah, tidak ada eskalasi lebih lanjut," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha.

Dia menambahkan, Kemlu terus bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk memonitor situasi keamanan di wilayah Taiwan.

"KDEI, sebagaimana perwakilan RI lainnya, telah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi konflik," ujar dia.