Menpan-RB dorong kepala daerah ciptakan iklim birokrasi yang berdampak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Anas, mendorong kesiapan para kepala daerah untuk melakukan transformasi di lingkungan kepemimpinannya sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. Dikatakan Anas, ada tiga poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk melaksanakan arahan presiden tersebut.

"Pertama, birokrasi itu harus berdampak, harus melayani," kata Anas dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi APKASI bersama Kementerian PAN-RB terkait tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, Rabu (21/9).

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mencontohkan, semasa menjabat sebagai bupati, ia mendorong jajaranya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, di antaranya melayani dengan senyum, dan bertindak cepat dalam menangani keperluan masyarakat yang datang.

"Pelayanan itu sederhana saja, termasuk dari senyum. Dan orang kalau datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan supaya mereka senang," ujarnya.

Kemudian, poin kedua yakni reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, sementara poin ketiga adalah birokrasi yang lincah dan cepat. Anas menuturkan, inovasi jadi salah satu kunci untuk birokrasi yang lincah dan cepat, terlebih saat ini dunia tengah bergerak ke arah digitalisasi.

Dikatakan Anas, indeks kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu, pihaknya mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia.

"Ke depan perlu transformasi organisasi. Supaya ke depan fungsinya hebat, maka ada delayering eselonisasi atau fungsional. Kemudian, ada transformasi sumber daya manusia, dan transformasi sistem kerja," ucap dia.

Pada kesempatan tersebut, Anas juga memaparkan tiga fokus yang jadi prioritas pihaknya dalam menerapkan reformasi birokrasi tematik. Pertama, yakni reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan, di mana seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.

Kemudian, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan nonperizinan harus baik, efisien, efektif,dan tidak berbelit.

Terakhir, yakni terkait dengan digitalisasi birokrasi. Menurutnya, dalam konteks reformasi administrasi, pemerintah harus mulai beradaptasi dengan iklim digital.

"Jadi nanti strukturnya digital, culturenya digital, begitu juga kompetensinya digital. Ini adalah bagian dari fokus pekerjaan kita yang baru," tutur Anas.

Untuk diketahui, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kementerian PAN-RB menggelar rapat koordinasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN lingkup pemerintah daerah, di Jakarta, Rabu (21/9).