Keuangan Asabri dipastikan stabil, prajurit TNI dan Polri tak perlu khawatir

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, memastikan kondisi keuangan dan operasional PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) dalam kondisi stabil.

Kendati demikian, dia menjamin ada proses hukum apabila ada penyelewengan daripada penurunan aset karena salah investasi. Untuk proses hukum, dia menyerahkan kepada lembaga terkait.

"Biar itu akan berjalan sesuai aturannya dan tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN. Kami lebih ke korporasinya," kata Erick di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai pengecekan apakah ada kerugian atau tidak di Asabri, Erick menegaskan bahwa itu ranah Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Terpenting bagi dia, nasabah yang ada di Asabri dalam status aman.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengimbau agar prajurit TNI dan Polri yang tergabung dalam Asabri tidak perlu khawatir.

Pasalnya, kata dia, negara sudah memastikan jaminan hari tua, pensiun, kematian dan jaminan lainnya masih aman dan stabil.

Asabri diketahui merupakan asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus prajurit TNI, agnggota Polri, dan PNS yang berasal dari Kementerian Pertahanan dan Polri.

"Jadi sekarang ditangani. Jangan khawatir. Semua akan berjalan sesuai dengan aturan. Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak ada seorang pun yang menuduh sembarangan korupsi. Harus fair. Kita biarkan hukum berjalan," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja membantah isu yang beredar mengenai dugaan korupsi di perusahaan negara yang dipimpinnya. Dia juga mengaimbau nasabah Asabri tidak perlu khawatir dengan uang yang selama ini sudah disetorkan ke perusahaan asuransi pelat merah itu.

“Kepada seluruh peserta Asabri, baik prajurit TNI, anggota Polri dan seluruh ASN Kementerian Pertahanan dan Polri, saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” kata Sonny.

Dugaan korupsi besar-besaran di Asabri ini sebelumnya diungkapkan Menko Polhukan Mahfud MD. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, kasus praktek lancung tersebut tidak kalah fantastis dari dugaan suap di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang turut menjadi sorotan publik.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.