sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Koalisi Sipil minta pemerintah atasi desas-desus teror Lemban Tongoa Sigi

Selain itu, aparat penegak hukum diminta tidak menjadikan tragedi ini sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan baru terhadap sipil.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Minggu, 29 Nov 2020 16:53 WIB
Koalisi Sipil minta pemerintah atasi desas-desus teror Lemban Tongoa Sigi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil mengutuk keras peristiwa pembantai satu keluarga dan pembakaran rumah di Dusun Lewono, Desa Lemban Tangoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Jumat (27/11). Kejadian itu dianggap teror terhadap publik, tidak manusiawi, dan melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM).

Mereka pendesak pemerintah pusat dan daerah (pemda) segera mengambil tindakan cepat agar tidak dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab dengan memainkan isu SARA. Pangkalnya, bisa berimbas terhadap konflik yang lebih luas dan memecah belah masyarakat.

“Kesimpangsiuran berita terhadap situasi harus segera diatasi oleh pemerintah dengan memberikan informasi dan data objektif terkait situasi yang terjadi," ujar perwakilan koalisi sekaligus Ketua bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, dalam keterangan tertulis, Minggu (29/11).

Koalisi juga menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum mengamankan situasi dan menjamin keselamatan warga sekitar. Kemudian, memastikan peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari.

Sponsored

Selanjutnya, memulihkan hak-hak korban dan keluarganya serta memenuhi kebutuhan sementara warga selama di pengungsian.

Untuk kepolisian, diminta mengutamakan pendekatan pidana terhadap situasi ini. Dengan demikian, tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan baru terhadap sipil.

Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil terdiri dari berbagai organisasi nirlaba, yakni YLBHI, Human Rights Working Group (HRWG), Paritas Institute, LBH Jakarta, dan Institute Titian Perdamaian.

Berita Lainnya