sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kominfo: 4-5 hoaks Covid-19 diproduksi setiap hari

Pemerintah hingga kini telah mendeteksi 1.402 hoaks tentang Covid-19 di berbagai platform media sosial.

Silvia Nita Nur Aryanti
Silvia Nita Nur Aryanti Selasa, 30 Mar 2021 20:48 WIB
Kominfo: 4-5 hoaks Covid-19 diproduksi setiap hari

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendeteksi 1.402 hoaks tentang Covid-19 di berbagai platform media sosial. Sebanyak 117 kabar bohong di antaranya, seperti penularan, obat, hingga cip dalam vaksin, diproduksi dan beredar sepanjang Maret 2021.

"Kalau di rata-rata dari bulan Febuari 2020 sampai sekarang, itu ada 4 sampai 5 hoaks baru per hari yang terkait dengan Covid," ucap Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Donny Budi Utoyo, dalam webinar, Selasa (30/3). "Yang terkait dengan vaksinasi itu sekarang ada 150 dan itu terjadi sejak bulan Oktober sampai November, saat vaksin diproduksi."

Menurutnya, hoaks tersebut berdampak terhadap kelancaran program vaksinasi Covid-19, yang pemerintah targetkan menyasar 70% populasi untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) demi pertumbuhan ekonomi.

"Orang Indonesia itu, kan, harus siap divaksinasi, tetapi nanti ketika vaksinnya sudah siap, ternyata yang mau divaksin malah kurang karena takut divaksin akibat sudah tergiur dengan berita hoaks. Itu berbahaya," jelasnya.

Hingga kini, tambah Donny, sebanyak 113 kasus hoaks diproses kepolisian. Para pelaku dijerat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Yang intinya melarang semua orang untuk menyebarkan informasi berita bohong, menyesatkan, dan sebagainya," katanya. Penegakan hukum diklaim sebagai tindakan terakhir yang ditempuh dalam memberantas hoaks usai dilakukan klarifikasi ataupun konfirmasi.

Donny menambahkan, pemerintah akan menggencarkan literasi digital secara tatap muka seiring melonggarnya aktivitas publik saat pandemi Covid-19. "Sepanjang tahun 2021 ini, kita mentargetkan ada sekitar 12,5 juta orang yang mendapatkan pemahaman literasi digital," ujarnya.

Dirinya mengingatkan, setiap orang bertanggung jawab atas apa saja yang dikirimkan ataupun dibagikan di media sosial. Karenanya, tidak asal menyebarluaskan suatu informasi apabila meragukan kebenarannya.

Sponsored

"Siapa yang harus bertindak? Iya, pemerintah harus turun tangan betul. Tokoh agama atau masyarakat, otoritas, turut membantu, tetapi setiap dari kita itu punya gadget yang sudah terkoneksi internet. Itu adalah 'prajurit-prajurit perang' untuk melawan hoaks," paparnya.

"Sekali lagi, ada yang namanya fikih informasi atau ilmu informasi. Kalau kita tidak yakin kebenarannya, jangan di-forward. Kalau kita yakin kebenarannya dan sudah yakin benar tapi tidak ada manfaatnya, jangan diteruskan. Jadi, itu adalah prinsip-prinsip dasar supaya kita bisa bersama melawan hoaks," tutup Donny.

Berita Lainnya