sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD klaim intoleransi turun drastis 80%

Pemerintah mengklaim ujaran kebencian yang sifatnya intoleran di kalangan masyarakat turun drastis hingga 80%.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 26 Des 2019 16:21 WIB
Mahfud MD klaim intoleransi turun drastis 80%

Pemerintah mengklaim ujaran kebencian yang sifatnya intoleran di kalangan masyarakat turun drastis hingga 80%. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara refleksi akhir tahun bersama awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Mahfud menduga, salah satu pemicu turunnya ujaran kebencian tersebut, yakni dikarenakan musim pemilihan presiden (pilpres) telah berakhir. Apalagi, pasca-Prabowo Subianto dan Partai Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Kemudian dua kubu sudah bersatu, sehingga tidak ada lagi (konflik), kan itu bagus. Terlepas dari saudara, atau saya tidak setuju dengan penggabungan itu. Tetapi ternyata efeknya bagus," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, pasca KIM dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ada lagi peristiwa yang membuat gaduh situasi nasional. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap, apa yang ada dalam Pilpres 2019 bisa menjadi pelajaran untuk seluruh masyarakat.

Ia menambahkan, dalam menanggapi kontestasi politik, tidaklah perlu berkonflik. Bagi Mahfud, seyogyanya masyarakat dapat bijak melihat keadaan politik, dan tetap menjaga keamanan bersama-sama.

"Besok tidak usah ribut lagi. Yang penting produknya aman, damai dan tidak ada apa-apa," terang dia.

Lebih jauh, Mahfud menerangkan, kemungkinan faktor pilpres bukanlah menjadi faktor tunggal yang menurunkan sikap intoleransi masyarakt. Ia berjanji, pihaknya akan mengevaluasi lebih dalam lagi penyebab-penyebab turunnya sikap intoleransi untuk parameter kebijakan pemerintah.

Sponsored

Pernyataan Mahfud justru bertolak belakang dengan hasil penelitian Lembaga SUrvei Indonesia (LSI). Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan pada November 2019 mengungkapkan terjadi peningkatan intoleransi di masyarakat pada awal kedua pemerintahan Jokowi.

Jika dibandingkan dengan 2018, angka intoleransi memang stagnan. Namun, jika dibandingkan 2017 dan 2016, tampak situasi intoleransi tahun ini lebih buruk.

Dari survei LSI terutama sisi intoleransi non politik, terdapat 53% orang muslim yang keberataan dengan pembangunan rumah ibadah non muslim di lingkungannya, dan hanya ada 36,8% yang tidak keberataan.

Akan tetapi, dalam hal ritual keagamaan, mayoritas muslim masih terbilang cukup toleran dengan 54% yang tidak keberatan jika umat nonmuslim menyelenggarakan ritual peribadatannya, dan berbanding 36,4% yang keberatan.

"Sebaliknya dari sisi nonmuslim, moyoritas tidak keberataan dengan pembangunan peribadatan orang muslim dengan persentase sebesar 60,7%. Sementara yang tidak keberatan muslim mengadakan acara keagamaan ada 66,2%," ujar Djayadi.

Berita Lainnya