Mahfud MD sebut ada gangguan menuju Indonesia Emas 2045
Sejak awal para pendiri bangsa memang menginginkan agar rakyat Indonesia bersatu di dalam perbedaan.

Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan syarat menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi sayangnya ada beberapa hal yang berpotensi mengganggu untuk dapat merealisasikan itu.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan, gangguan tersebut berasal dari internal sendiri.
Gangguan pertama adalah gejala intolerasi yang membayangi kebersatuan Indonesia. Hal itu sudah muncul sebagai usikan di tengah masyarakat, seperti ranah keyakinan.
"Gangguan kedua adalah ketidakadilan. Kalau ketidakadilan terjadi, maka proses menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit dicapai," kata Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).
Ketidakadilan bisa menjadi gerbang kehancuran negara. Musababnya apabila negara tidak adil dan tidak bersatu. Bisa disebut sebagai negara yang menyimpang dari orientasi seharusnya. Jika itu dibiarkan, menyebabkan rakyat menjadi tidak percaya. Selanjutnya akan terjadi disobedience atau pembangkangan yang membuat orang-orang melakukan perlawanan.
"Kalau disobedience terus terjadi dan dibiarkan, serta tidak memperbaiki dari sekarang, yang akan terjadi adalah disintregasi. Itu sejarah, perkembangan bangsa-bangsa di dunia selalu hancur dengan cara ini," jelas dia.
Sementara gangguan lainnya dalam menuju Indonesa Emas adalah ancaman kebersatuan dalam keberagaman. Di sisi lain, usikan tersebut pada akhirnya turut mengancam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, ancaman tersebut tidak bisa dibiarkan karena pada dasarnya manusia memang diciptakan berbeda. Di sisi lain, sejak awal para pendiri bangsa memang menginginkan agar rakyat Indonesia bersatu di dalam perbedaan.
"Dan Indonesia Emas yang akan kita tuju, mengarah ke sana (bersatu di dalam perbedaan). Kita hanya bisa maju, kalau sadar bahwa kita berbeda. Kita bersatu di dalam keberbedaan itu. Di dalam keberbedaan itu, kita harus membangun keadilan. Keadilan yang memberdayakan kita semua," ucap dia.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
El Nino dan ancaman 'badai' karhutla 2023
Jumat, 31 Mar 2023 15:03 WIB
Menimbang sistem pemilu proporsional terbuka, tertutup, atau campuran
Kamis, 30 Mar 2023 06:19 WIB