Menko PMK: Bansos tidak selesaikan kemiskinan ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan, bantuan sosial (bansos) tidak bisa menjadi solusi tunggal menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Perlu juga dengan pendekatan lingkungan.

Dia berpendapat, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum area). Karenanya, perlu pembangunan wilayah dengan lingkungan layak huni untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Karena itu, penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ucapnya saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di RW 23, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jumat (3/9).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa. Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada 2024. 

Program Kotaku Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diklaim mampu mengatasi permukiman kumuh. Lalu, perlu pula menggiatkan Gerakan 100-0-100 atau 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.  

Dalam kunjungannya, Muhadjir bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, juga mengecek Rusunawa Semanggi. Rencananya, bangunan bertingkat tersebut bakal dirobohkan dan dibangun ulang karena kondisinya sudah tidak layak huni. 

"Kebijakan ini sangat bagus karena bangunan ini sudah tidak layak untuk dihuni, sangat berbahaya karena sudah ada korosi. Saya dukung," ujar Muhadjir.

Dia juga sempat meninjau penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai (HP 001) Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta disebut akan menata kawasan kumuh sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional.