sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pansus Banjir DPRD DKI inventarisasi penyebab banjir

Pansus Banjir akan menggelar rapat dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Rabu, 16 Sep 2020 10:06 WIB
Pansus Banjir DPRD DKI inventarisasi penyebab banjir
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 248852
Dirawat 57796
Meninggal 9677
Sembuh 180797

Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta terus menghimpun penyebab banjir ibu kota. Berbagai macam penyebab akan dikompilasi dalam bentuk dokumen untuk dibahas dan dituntaskan dalam tiap rapat kerja pansus.

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, faktor penyebab banjir Jakarta didominasi pendangkalan dan penyempitan pada saluran mikro maupun makro. Data tersebut diperoleh dari hasil reses 106 jajaran DPRD DKI Jakarta.

“Rapat pansus banjir kali ini kita membahas daftar inventarisasi masalah yang sudah kita kumpulkan dari laporan warga, hasil reses, maupun masalah-masalah yang kami temui,” kata Zita di Jakarta, Rabu (16/9).

Beberapa penyebab banjir yang terjadi di Jakarta di antaranya pendangkalan yang terjadi di sungai penghubung di Jalan Bukit Duri, Pancoran Barat, Jatinegara, Kramat Jati, Cililitan, Kali Mookervart, dan Kali Grogol. Penyempitan karena bangunan liar di bibir saluran juga menjadi faktor penyebab banjir di kawasan tersebut.

Pansus Banjir akan menggelar rapat dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang (Citata), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

“Mulai minggu depan kami akan jadwalkan rapat dengan SKPD atau pihak terkait untuk meminta masterplan penanganan banjir, denah sungai mana saja yang sudah dikerjakan (dinormalisasi) dan yang belum. Jadi kami masih terus menggali identifikasi masalah dari mereka,” ungkapnya.

Selain itu, pansus juga akan menggandeng akademisi dan ahli perkotaan untuk dimintai pendapat, dan selanjutnya melakukan diskusi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) untuk mendapatkan solusi bersama.

“Pastinya nanti kami berikan rekomendasi terbaik yang objektif, mendetail, menyeluruh, dan tentunya extraordinary untuk Pemprov DKI dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” tutup Zita.

Sponsored
Berita Lainnya