Pascadeklarasi ULMWP, TNI-Polri didorong tegakan aturan demi stabilitas Papua

Wakil Ketua DPR, M. Azis Syamsuddin, mendorong TNI-Polri menegakkan aturan sekaligus menciptakan stabilitas keamanan di daerah konflik, yakni Papua dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Parlemen pun mendukung langkah pemerintah dalam merespons gejolak di dua wilayah tersebut.

"Khususnya dalam konteks Papua, tentu ini merupakan bagian dari NKRI. Kami mengharapkan TNI-Polri untuk menegakkan aturan-aturan menurut perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur," katanya dalam keterangannya, Jumat (4/12).

Baginya, penegakan hukum guna menciptakan stabilitas ditujukan menjaga kewibawaan negara dan keselamatan seluruh warga.

Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu mendesak pemerintah segera mengambil tindakan preventif demi menjaga kewibawaan negara. Dia menyatakan, DPR mengutuk keras deklarasi kemerdekaan "Bumi Cenderawasih" oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

"Ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di Sigi, yang sama-sama kita ketahui, bahwa DPR RI men-support pemerintah, khususnya kepada Polri dan TNI untuk melakukan pencegahan-pencegahan preventif dan menegakkan aturan secara tegas dan terukur," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnya meminta rakyat tidak risau akan deklarasi kemerdekaan Papua Barat.

"Itu, kan, ilusi saja. Apalagi, deklarasi kemerdekaan melalui Twitter," katanya saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

"Mengapa kita harus ribut? Orang saya tiap hari Twitteran juga. Tidak perlu panik, tapi tetap saja karena pengaruhnya terhadap orang di situ, merasa terpengaruh, ada pengikutnya, ini ada gakum (penegakan hukum) nanti," tandas Mahfud.