sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah diminta transparan soal insiden berdarah di Deiyai

Menkopolhukam dinilai gagal menjelaskan detail peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai pada 28 Agustus 2019. 

Annisa Saumi
Annisa Saumi Sabtu, 31 Agst 2019 20:39 WIB
Pemerintah diminta transparan soal insiden berdarah di Deiyai

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, diminta transparan menyampaikan konflik yang terjadi di Papua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, apa yang disampaikan Wiranto dalam konferensi persnya jumat (30/8), gagal menjelaskan informasi detail terkait peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai pada 28 Agustus 2019. 

"Terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima dari masyarakat sipil di Papua, terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai," kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Sabtu (31/8).

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, peristiwa di Deiyai adalah kejadian yang memakan korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat. Namun, hal tersebut tak dijelaskan Wiranto dalam konferensi pers, setelah bertemu dengan sejumla tokoh Papua.

"Pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat juga mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, mengenai apa yang terjadi di Deiyai dan kejadian lainnya di Papua," ujar Asfinawati.

Dia pun meminta agar pemblokiran internet di Papua segera dihentikan. Dengan demikian, masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Yati Andriyani mengatakan, masyarakat pun mengharapkan adanya akuntabilitas dari kejadian yang terjadi di Deiyai.

Menurut Yati, jajaran Kepolisian harus mengambil langkah proaktif untuk melakukan investigasi terkait kematian warga sipil dan aparat di Deiyai, serta mengumumkan hasilnya ke publik. Keluarga korban meninggal, lanjutnya, berhak mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarganya dan memastikan pelakunya dibawah ke muka hukum.

"Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk proaktif melakukan investigasi menyeluruh, terkait apa yang terjadi di Papua dalam kurun waktu dua minggu terakhir," kata Yati.

Sponsored

Aparat keamanan pun didesak memberi akses yang independen terhadap media maupun organisasi-organisasi yang ingin melakukan dokumentasi terkait peristiwa berdarah di Deiyai. Menurut mereka, semakin banyak pihak yang melakukan dokumentasi terkait insiden tersebut, akan sangat berguna untuk mendorong adanya akuntabilitas terkait apa yang terjadi di Deiyai.

Kerusuhan yang terjadi di Deiyai menewaskan dua warga sipil dan seorang anggota TNI AD. Namun diduga masih ada korban lain dalam insiden tersebut. 

Kerusuhan terjadi saat warga melakukan aksi unjuk rasa, merespons insiden rasial di Surabaya, Jawa Timur. Aparat menyebut kerusuhan diprovokasi kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB). Selain menewaskan anggota TNI, KKSB juga merampas 10 senjata TNI yang berada di mobil pengangkut senjata.

Dalam konferensi persnya pada Jumat (30/8), Wiranto mengatakan pemerintah telah mengetahui siapa dalang dibalik kerusuhan Papua. Dia pun meminta pihak tersebut menghentikan aksinya, sebab membuat suasana di Bumi Cenderawasih menjadi tidak kondusif.

Wiranto juga mengatakan, pemerintah belum akan menjawab berapa jumlah korban yang tewas dalam kerusuhan tersebut.

"Malam ini kita tak berbicara soal korban, itu nanti pada penjelasan yang lain. Karena laporan terus berjalan, jadi itu belum kita jawab malam ini," kata Wiranto, Jumat (30/8).

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid